Green Mining Green World

Good Mining Practice II (Nilai Tambah)

2011-09-14T21:09:00.000-07:00

Ada yang menarik saat berbicara mengenai transformasi manfaat dari barang tambang yang telah digali. Transformasi manfaat dijelaskan sebagai aktivitas perubahan kegunaan barang tambang dari proses penggalian hingga menjadi barang round selanjutnya. Transformasi manfaat akan sangat berarti jika di dalamnya terjadi peningkatan nilai tambah artinya jika mineral yang belum diambil (dormant) hanya memiliki nilai manfaat sebesar 1 rupiah, maka setelah diambil harus terjadi peningkatan nilai setinggi mungkin.

Nilai dari transformasi manfaat akan semakin meningkat seiring dengan makin banyaknya proses ekonomi hingga menjadi produk akhir. Untuk produk tambang misalnya, mineral akan menjadi bernilai jika setelah diambil berlanjut ke proses pengolahan sehingga menghasilkan barang jadi atau setengah jadi. Proses pengolahan ini yang akan memberikan nilai tambah dan manfaat ekonomi lanjutan karena akan dibutuhkan suatu pabrik pengolahan atau smelter dan tentunya aktivitas ini akan menyerap tenaga kerja dan menimbulkan perputaran ekonomi baru. Output produk juga akan bernilai jauh lebih tinggi dari sebelumnya.

Transformasi mineral menjadi emas akan meningkatkan nilai ekonomi

Ore nickel berkadar 1,8% misalnya, jika dijual dalam bentuk bahan mentah (ore) maka harga jualnya di pasaran hanya mencapai US$ 32/ton. Tentunya nilai ini sangat murah, hanya sedikit pemasukan yang diterima oleh negara. Tetapi bila melalui proses transformasi atau peleburan menjadi nickelmatte atau ferronickel maka harga jualnya akan menjadi US$ 9,48/pon. Jauh lebih tinggi daripada harga jual sebelumnya, ditambah lagi dengan manfaat ekonomi dari dibangunya smelter.

Yang terjadi saat ini, sebagian produksi mineral indonesia masih dijual atau diekspor dalam bentuk bahan mentah. Secara struktur, volume penjualan memang besar tetapi nilai manfaatnya yang masih kurang.

Selain itu, Indonesia justru mengimpor kembali mineral tadi dalam bentuk barang setengah jadi dengan harga lebih mahal. Meskipun semestinya barang konsumsi tersebut dapat diproduksi di dalam negeri. Indonesia menjual bijih bauksit yang selanjutnya diolah menjadi alumina di negara alain, lalu kembali mengimpornya dalam bentuk alumunium degan harga jauh lebih mahal. Tentunya akan jauh lebih baik jika kita tidak terlalu membanggakan volume ekspor mineral tetapi tidak mempertimbangkan peningkatan nilai tambahnya.

Produk Mentah Mineral Indonesia

Sudah mahfum di Indonesia bahwa beberapa jenis mineral diproduksi dan diekspor dalam bentuk bahan mentah sedari dulu. Pemeo yang mengatakan bahwa “jual mentah saja kita sudah untung, buat apa diolah..??” berkembang dari dulu hingga kini, ditambah dengan sistem perundangan primordial yang kurang memberikan ruang bagi industri pengolahan untuk berdiri di Indonesia. Jadi tak mengherankan jika bijih nickel di sekitaran Sorong, Papua Barat hanya diekspor oleh perusahaan tambang disana atau bauksit juga yang seperti ini, hanya di daerah lain. Akibatnya, industri pertambangan Indonesia hanya bergerak di sektor hilir.

Tambang nikel di kawasan Papua Barat yang menjual mineral dalam bentuk ore

Bagi sebagian orang yang peduli, keadaan ini layak disebut sebagai “menjual tanah air”. Bagaimana tidak, menjual mineral dalam bentuk bahan mentah artinya tentu saja menghilangkan kesempatan untuk terbentuknya manfaat ekonomi dan sosial tambahan dari tansformasi mineral ke produk jadi. Selain itu juga melenyapkan penerimaan negara dari pajak dan royalti produk jadinya dan pasti semakin mejauhkan prinsip pemanfaatan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ada persepsi lain yang muncul di permukaan internasional sejak tahun 80-an yang menganggap industri konversi mineral adalah industri ekstraktif yang merusak lingkungan dan tidak berkontribusi terhadap masyarakat banyak. Persepi ini diwakili oleh pandangan Davis dan John Tilton. Tak pelak, persepsi ini juga muncul di Indonesia. Dan untuk meredusi persepsi ini diperlukan effort keras dan penyebaran informasi tentang nilal tambah dari hadirnya industri pemnfaatan mineral.

Kerusakan lingkungan akibat penambangan yang tidak mematuhi kaidah pertambangan yang baik dan benar

Pandangan diatas tak sepenuhnya keliru, karena era itu memang pernah dijalani oleh torehan industri tambang indonesia, namun itu telah bergeser. Paradigma industri tambang sekarang sudah menuju arah yang lebih baik dengan prinsip environtmenal awareness, peleburan nilai nilai Corporate Social Responsibility, pelaksanaan Good Mining Practice dan lainnya.

Salah satu pergeseran paradigma tersebut adalah di Nilai Tambah. Mineral tidak lagi dianggap sekedar produk, melainkan suatu “aset”. Aset bermakna memberikan nilai guna lebih dalam pemanfaatannya. Jadi dalam proses transformasi mineral, harus ada manfaat ganda atas hasil eksploitasi mineral yang mutlak diupayakan terutama bagi masyarakat lingkar tambang.

Harus ada pengembangan teknologi dan inovasi dalam proses ekploitasi dan pengolahan sumber daya mineral untuk meningkatkan nilai tambahnya. Mineral tidak lagi dijual dalam bentuk bahan mentah ataupun bijih melainan lebih dari itu harus dalam bentuk olahan dan produk jadi. Jangan ada lai ekspor bijih nikel, bijih auksit, konentrat timah dan tembaga, karena semuanya hanya memberi sedikit manfaat.

Dukungan dari pemerintah sebagai regulator tentunya sangat diperlukan untuk mengkokohkan tujuan ini. Dalam Undang-undang Minerba No. 4 tahun 2009 dijelaskan bahwa pelaku usaha (Pemegang Izin Usaha Pertambangan) operasi produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil tambang di dalam negeri (pasal 103-104). Ekspor minerla Indonesia tidak lagi dalam bentuk baha mentah. Tahun 2014 ekspor bahan mentah akan dilarang.

Pembangunan smelter, untuk menigkatkan nilai tambah produk pertambangan

Tentunya ini akan memberikan konsekuensi Indonesia harus membangun banyak industri pengolahan mineral (smelter) dalam negeri. Dan ini adalah tantangan bersama para banyak pihak, pemerintah, pihak swasta dan masyarakat untuk bersama-sama mendorong peningkatan nilai tambah tersebut. Nilai tambah dimulai dari pengolahan dan pemurnian, peningkatan tenaga kerja, mendorong peran barang dan jasa lokal, sampai dengan upaya pengembangan masyarakat.

Saat ini sudah menjelang tahun 2012 artinya tinggal tersisa 2 tahun lebih untuk dapat merealisasikan hal ini. Lalu bagaimana dengan perusahaan tambang yang telah melakukan kontrak penjualan jangka panjang dengan buyers untuk produk mineral setengah jadi atau masih mentah? Pastinya perusahaan tersebut harus tetap comply dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tentunya dengan pertimbangan adanya keringanan khusus sampai selesainya masa kontrak jangka panjang tersebut.

Selain nilai tambah dari konversi manfaat sumber daya mineral tersebut, masih ada pula nilai tambah samping dari aktivitas pertambangan yang lebih mengarah ke soft science seperti:

a. Pengembangan inovasi dan pengembangan (baca transfer teknologi). Tambang identik dengan teknologi modern dan saintik, yang kebanyakan untuk memenuhi kebutuhan ini, awalnya mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri. Dengan bergulirnya waktu, harus terjadi konversi ilmu dan transfer teknologi antara tenaga ahli asing kepada tenaga ahli Indonesia. Telah banyak transfer teknologi yang berhasil dilakukan di Indonesia, sehinga jumlah tenaga ahli asing dapat dikurangi. Perencanaan tambang bawah tanah, perencanaan open pit, penggunaan alat berat non konvensional atau bahkan konsultan tambang. Bahkan secara ekstrem, apabila tidak terjadi transfer teknologi di suau perusahaan, maka kita mampu untuk “mencuri” dan “mengadopsi” teknologi tersebut.

Masyarakat lokal mendapatkan ilmu hasil dari kerjasama dan coaching ilmu dari tenaga asing

b. Peningkatan penggunaan produk domestic. Dapat betapa besarnya pengeluaran tambang untuk menggunakan produk luar negeri. Untuk produk yang dapat dibuat dan disupply domestic, maka saat ini pemerintah telah menyusun kebijakan penggunaan produk domestic (local content) dalam indsutri tambang. Kebijakan ini juga untuk mensinkronisasikan arah industry hilir dengan industry hulu untuk peningkatan local content dan nilai tambah.

c. Pengembangan pertumbuhan ekonomi, khususnya ekonomi local. Hadirnya perusahaan tambang yang bersinggungan dengan masyarakat local tentunya akan memanfaatkan tenaga local, artinya perusahaan telah membangun system kerjasama untuk mengoptimalkan peran putra daerah. Selain itu, banyak aktivitas ekonomi local yang bsia dibangkitkan, misalnya supply makanan dan penyewaan akomodasi untuk tenaga kerjanya. Penyediaan sarana transportasi penunjang dan tvale agent. Supply daging dari peternak local maupun buah-buahan.

Good Mining Practice (Bagian I)

2011-08-12T22:07:00.000-07:00

Peradaban manusia sekarang ini tak lepas dari peran input hasil sumber daya alam terutama pertambangan, dan pertambangan erat dengan peningkatan kesejahteraan manusia. Tambang dan sumberdaya mineral tidak dapat dilepaskan dari lingkungan pembentukannya di bumi. Daerah dengan tatanan geologis tertentu akan menghasilkan cadangan mineral yang ekonomis. Dan bagi daerah yang kaya, kehadiran cadangan ini dapat menjadi tulang punggung pendapatan asli daerah.

Pertambangan memang berpotensi menjadi agen perubahan (development agent) karena umumnya tambang berlokasi di daerah remote yang akhirnya dapat membuka akses dan meningkatkan infrastruktur. Lebih jauh pertambangan haruslah dijalankan secara berkelanjutan karena sifatnya yang temporary dan mengambil sumber daya yang tak pulih (un renewable resources). Oleh karenanya pemulihan lahan yang terganggu harus dioptimalkan sehingga menjadi lahan yang produktif. Selain itu, manfaat dari aktivitas pertambangan perlu di konversi ke dalam bentuk lain (transformasi manfaat) agar pembangunan tetap dapat berlanjut dan tetap memberikan kesejahteraan di daerah sekitarnya.

PT. Freeport Indonesia, salah satu tambang di daerah remote

Lantas apa maksud dari keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam pertambangan? Pemanfaatan yang berkelanjutan adalah memanfaatkan seefisien mungkin sumber daya mineral melalui peningkatan dan konversi nilal tambah dengan mengedepankan nilai lingkungan dan keadilan sosial dan tetap memberikan kesempatan pada generasi mendatang untuk menikmati sumber daya mineral tersebut.

Kemudian konsep pemanfaatan mineral berkelanjutan ini akan berlandaskan pada isu demokrasi, keadilan dan pemerataan yang sifatnya lintas generasi. Suatu konsep yang melibatkan seluruh stake holders. Ini juga konsep yang menekankan pentingnya pengelolaan keteknikan, sosial kemasyarakatan, pendekatan lingkungan yang terpadu dan kesemua hal ini dapat dilebur untuk diterapkan dalam praktek pengelolaan tambang yang benar (Good Mining Practice).

Pembuatan jenjang dan reklamasi lahan eks tambang, implementasi good mining practice

Good Mining Practice dapat dijelaskan secara gamblang sebagai aktivitas pertambangan yang memenuhi kriteria, kaidah maupun norma-norma menambang yang tepat sehingga pemanfaatan mineral memberikan hasil optimal dan mengurangi dampak negatif yang terjadi. Beberapa ciri Good Mining Practice antara lain:

1. Penerapan prinsip konservasi dan nilai lindung lingkungan

2. Kepedulian terhadap K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) terutama bagi pekerjanya

3. Meciptakan nilai tambah bagi pengembangan wilayah dan masyarakat sekitar

4. Kepatuhan terhadap hukum dan perundangan yang berlaku

5. Menggunakan standarisasi keteknikan dan teknologi pertambangan yang tepat dalam aktivitasnya

6. Pengembangan potensi dan kesejahteraan masyarakat setempat terutama dari optimalisasn dan konversi pemanfaatan mineral

7. Menjamin keberlanjutan kegiatan pembangunan setelah periode pasca tambang (mine closure)

8. Memberikan benefit yang memadai bagi investor

Keselamatan dan Kesehatan Kerja, menjadi penting dalam aktivitas tambang

Kemudian siapa yang harus melaksanakan Good Mining Practice ini..? Seharusnya seluruh perusahaan tambang wajib melakukan Good Mining Practice sebagai inisiatif global. Karena ini akan menjadi parameter kepatuhan dan integritas perusahaan sebagai operator pertambangan. Implementasi Good Mining Practice ini juga merupakan repectivitas tehadap lingkungan, masyarakat serta Negara.

Penghargaan Lingkungan dan Pasca Tambang

Tak ada yang menolak anggapan bahwa aktivitas dasar pertambangan itu sifatnya destruktif, merubah lanskap lahan, memotong vegetasi di permukaan, pembuangan tailing, melakukan countouring hingga penggalian jenjang. Tekanan aktivitas pertambangan yang begitu besar terhadap lingkungan untuk beberapa hal dan kondisi memang patut dikoreksi terlebih mengingat masih adanya persepsi kuno tentang tambang terkait dengan sifat eksploitatifnya (baca kolonialisme) yang diturunkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Masyarakat juga awam terhadap aktivitas pertambangan secara keseluruhan.

Penambangan timah zaman Belanda

Persepsi yang keliru inilah yang menimbulkan penolakan atau ketidaksukaan publik. Diakui atau tidak, kesalahanpersepsian ini turut mempengaruhi kebijakan di sektor lain. Padahal sebagai aktivitas utama manusia, pertambangan justru mampu menjadi pengerak ekonomi masyarakat di daerah terpencil mengingat karakteristik usaha pertambangan yang memang berada di lokasi remote dan sifatnya membuka akses infrastruktur. Pertambangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berperan sebagai agen penggerak utama (prime mover) pembangunan local.

Terkait dengan hal ini, segala aktivitas pertambangan yang dapat menyebabkan keresahan, termasuk kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi bahkan potensi masyarakat tergantung pada aktivitas tambang setelah tambang berakhir harus dicegahdan ditanggulangi. Penghargaan terhadap lingkungan dan masyarakat atas aktivitas tambang sudah bergulir dan harus menjadi trend terbaru dalam mewujudkan sustainable development.

Permasalahan lingkungan di pertambangan sebenarnya sdah diantisipasi dengan sangat baik melalui kewajiban perusahaan untuk melakukan AMDAL sebelum aktivitas eksploitasi berjalan. AMDAL adalah dokumen perencanaan lingkungan yang terdiri dari dokumen Studi Amdal, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), Dokumen ANDAL yang kesemuanya itu harus mendapat legitimasi dari pemerintah pusat, daerah, perusahaan dan instansi terkait langsung. Sebenarnya tujuan utama dari penyusunan dokumen AMDAL ini adalah untuk membuat keputusan operasional bagaimana aktivitas tambang saat disusun, saat beroperasi dan saat pasca tambangnya. Dan AMDAL bukanlah kitab suci yang sacral dan tak dapat diubah. AMDAL seharusnya bersifat open source sehingga publik berhak tahu bagaimana dan apa yang akan terjadi di aktivitas tambangnya.

Selain itu, perusahaan diwajibkan membuat Rencana Tahunan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RTPKL) yang harus mendapat persetujuan dari pemerintah. Dan terkait dengan reklamasi, perusahan menyerahkan dana jaminan reklamasi sebagai kepastian akan perbaikan atas perubahan lanskap yang terjadi sehingga dampak negatif dapat dieliminasi bahkan peningkatan kualitas lingkungan. Komitmen ini merupakan bentuk integrasi tambang dengan lingkungan.

Proses reklamasi juga dapat dikawal oleh public. Banyak perusahaan sekarang ini yang justru memunculkan reklamasi mereka untuk dikonsumsi umum. Selain bentuk kepatuhan terhadap aturan lingkungan ini dapat juga berperan untuk pencitraan. Lingkungan sudah menjadi isu global sekarang ini, sehingga perusahan yang peduli terhadap lingkungan adalah perusahaan yang memiliki visi kedepan dan etika bisnis yang baik.

Reklamasi, penghargaan lingkungan oleh tambang

Gencar-gencarnya isu sustainable development belakangan ini juga turut memacu menaiknya kebijakan pasca tambang, yaitu kebijakan untuk memastikan setiap kegiatan pertambangan memiliki konsep penutupan tambang sejak awal dimulainya aktivitas tambang. Konsep ini memastikan penataan lahan eks tambang tetap aman dan memiliki fungsi lingkungan. Konsep pasca tambang ini adalah hasil kesepakatan tiga stakeholders, pemerintah masyarakat dan operator tambang dan harus memenuhi criteria konservasi mineral, prinsip K3 dan prinsip lingkungan.

Ada satu hal yang juga sangat perlu dicermati dalam rencana penutupan tambang, yaitu sosial kemasyarakatan. Perlu dipastikan dalam dokumen rencana pasca tambang tentang status dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat harus dipastikan tidak tergantung pada aktivitas perusahaan setelah penutupan tambang.

Nilai Tambah

Kekayaan alam khususnya sumber daya mineral sesungguhnya adalah anugerah Tuhan yang menjadi keuntungan bagi bangsa ini. Keuntungan dalam konteks pemanfaatan aset strategis secara optimal . Bagaimana bangsa ini dapat mentransformasi kekayaan alam yang belum termanfaatkan menjadi kekayaan alam yang dapat memberikan kesejateraan dalam konversi peningkatan infrastruktur, pendidikan, kontribusi ekonomi dan pemerataan keadilan.

Ada pula pandangan yang menyatakan bahwa kekayaan alam justru menjadi kutukan (curse) karena ketidakmampuan pengelolaan sehinga menimbulkan kerusakan dan bencana. John Tilton (2002) menyatakan bahwa muncul persepsi global dalam 4 dasawarsa terakhir yang menyatakan industry pertambangan adalah industry ekstraktif yang merusak lingkungan serta minim kontribusi terhadap kesejahteraan amsyarakat alias hanya memikirkan profit (bukan benefit). Pandangan ini juga muncul di Indonesia terlebih masih adanya persepsi tambang dekat dengan system kolonialisme.

Ada banyak nilai tambah yang sebenarnya dihasilkan dari hadirnya industry tambang. Nilai tambah ini bergulis layaknya bola salju, dapat makin besar ke arah hulunya. Multiplier effect atau efek berganda adalah istilah yang cocok untuk mengisyaratkan hal ini. Multiplier effect ini mutlak untuk diusahakan terlebih bila mengacu pada masyarakat di sekitar tambang.

Nilai tambah yang dihasilkan seperti:

a. Pengembangan inovasi dan pengembangan teknologi (baca transfer teknologi). Tambang identik dengan teknoloig modern dan saintik, yang kebanyakan untuk memenuhi kebutuhan ini, awalnya mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri. Dengan bergulirnya waktu, harus terjadi konversi ilmu dan transfer teknologi antara tenaga ahli asing kepada tenaga ahli Indonesia. Telah banyak transfer teknologi yang berhasil dilakukan di Indonesia, sehinga jumlah tenaga ahli asing dapat dikurangi. Perencanaan tambang bawah tanah, perencanaan open pit, penggunaan alat berat non konvensional atau bahkan konsultan tambang. Bahkan secara ekstrem, apabila tidak terjadi transfer teknologi di suau perusahaan, maka kita mampu untuk “mencuri” dan “mengadopsi” teknologi tersebut.

c. Upaya untuk mengptimalkan pengolahan mineral dan batubara di dalam negeri. Selama ini Indonesia mengekspor beberapa jenis mineral dalam bentuk bahan mentah atau setengah jadi. Tentunya produk ini kurang memiliki nilai tambah, untuk meningkatkan peran maka mineral dan batubara tersebut harus diolah di dalam negeri karena akan menciptakan perputaran ekonomi dari industry pengolahannya.

Smelter, memberikan nilai tambah pengolahan mineral

Contoh, jika bijih bauksit hanya diekspor, maka nilai jualnya rendah. Namun jika diolah di dalam negeri menjadi alumina bahkan alumunium dan produk ikutannya, akan ada efek ekonomi dari pembangunan pabrik pengolahan, penyerapan tenaga kerja atau nilai jual produk lanjutan yang lebih tinggi. Begitu pula untuk mineral lainnya. Dengan good mining practice, Indonesia harus mampu menghapuskan penjualan bahan tambang mentah, jangan sampai kita menjual “tanah air” saja. Kita harapkan sesuai yang diamanatkan UU Mineral No. 4 than 2009, di akhir tahun 2014, Indonesia mampu menghapuskan penjualan produk mentah pertambangan.

d. Pengembangan pertumbuhan ekonomi, khususnya ekonomi local. Hadirnya perusahaan tambang yang bersinggungan dengan masyarakat local tentunya akan memanfaatkan tenaga local, artinya perusahaan telah membangun system kerjasama untuk mengoptimalkan peran putra daerah. Selain itu, banyak aktivitas ekonomi local yang bsia dibangkitkan, misalnya supply makanan dan penyewaan akomodasi untuk tenaga kerjanya. Penyediaan sarana transportasi penunjang dan tvale agent. Supply daging dari peternak local maupun buah-buahan.

Masih banyak nilai tambah yang dapat dihasilkan dari hadirnya aktivitas pertambangan di suatu daerah. Optimalkanlah peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mampu mensinergiskan peran dan merangkul industry pertambangan untuk melaksanakan peningkatan nilai tambah seperti yang diamanatkan dalam UU Minerba No. 4/99 ini.

Konservasi

Keseluruhan sumberdaya mineral maupun batubara adalah renewable resources atau sumber daya alam yang tak terbarukan dan habis sekali pakai. Artinya tidak akan ada sumber daya yang terbentuk kembali setelah sumberdaya ini digunakan. Kalaupun terbentuk akan memakan wakt jutaan tahun lagi. Karena sifatnya yang tak terabarukan, maka penambangan, pengolahan dan pengusahaannya mau tak mau harus optimal dengan memberi benefit bagi perusahaan, Negara, masyarakat maupun lingkungannya.

Jadi mau tak mau dalam pengelolaan sumber daya mineral harus mengutamakan prinsip konservasi. segala bentuk pemborosan sumberdaya mineral harus dihindari. Dengan mengedepankan prinsip konservasi artinya menghindari terbuangnya mineral secara percuma (rudenden) dan memberikan jaminan usia pemanfaatan sumberdaya yang lebih lama.

Tentunya dapat dibayangkan, Indonesia adalah Negara yang menjadi peringkat 15 dalam cadangan batubara (6,7 milyar ton cadangan dan 61,3 milyar ton sumberdaya), No 7 dalam cadangan emas dunia (6.981 ton),cadangan tembaga terbesar ke 7 (41.473 juta ton)no 5 dan 8 masing-masing untuk cadangan logam timah (482.402 ton) dan nickel (627,8 juta ton) (sumber: DESDM, 2009) adalah Negara yang sangat kaya akan sumberdaya mineral. Sedikit sekali Negara yang dianugerahi kekayan seperti Indonesia. Memang terkesan lama dalam pemanfaatannya, namun tanpa konservasi, nilai diatas hanya akan menjadi angka apabila pemanfaatannya tidak mengacu pada azas konservasi.

Cadangan Mineral dan Batubara Indonesia

Penerapan prinsip konservasi mineral dapat dilakukan dengan banyak metode, mulai dari penggunaan teknologi untuk menambang cadangan yang marjinal, optimalisasi mineral ikutan (accessories mineral), proses mixing dan blending mineral berkadar rendah dengan kadar tinggi, penerapan cut off grade dan stripping ratio yang lebih efisien dan banyak metode lainnya.

Dulu hanya cadangan yang berkadar tinggi saja yang diusahakan sehingga cadangan yang berkadar marjinal didiamkan saja (dormant). Dengan peningkatan teknologi, kadar yang marjinal pun dapat diusahakan secara lebih ekonomis. Contohnya, saat ini telah banyak teknlogi pengolahan untuk emas berkadar rendah sehingga dapat diusahakan (heap leach method, cyanide leaching method), hydrometalurgi untuk mengoptimasi nickel kadar rendah juga telah berhasil dilaksanakan.

Pemanfaatan kembali tailing juga merupakan bentuk konservasi cadangan. Umumnya tailing masih memiliki kandungan mineral berharga meskipun dalam konsentrasi rendah. tailing yang dihasilkan 20 tahun lalu memiliki konsentrasi logam sebesar x gram/ton. Namun tailing saat ini seharusnya memiliki konsentrasi di bawah X gram/ton sehingga tailing masa lalu dapat dioptimasi dengan teknologi tertentu untuk mendapatkan logamnya secara ekonomis.

Nilai dan harga jual produk pertambangan saat ini menunjukkan trend yang fluktuatif karena dipengaruhi oleh permintaan dan pasokan (supply and demand) pasar dunia. Kondisi ini menyebabkan tingkat kelayakan pengusahaan menjadi bervariasi sesuai harga jual dan mempengaruhi nilai dari cut off grade (COG) dan stripping ratio (SR) proses penambangan. Peningkatan nilai tersebut dapat membuat nilai SR dan COG menjadi lebih kecil dan optimasi sumberdaya dapat lebih diterapkan.

Dalam rangka konservasi mineral dan batubara, maka seluruh cadangan yang telah diketahui kuantitas dan kualitasnya harus terdata dengan sangat baik sehingga apabila terjadi perubahan harga di pasar dunia, antisipasi dapat dilakukan terencana dan tetap menghasilkan output yang efisien.

Corporate Culture

2011-07-31T06:57:00.000-07:00

Apa itu corporate culture..??. Bagi sebagian orang, kata ini memberikan makna yang sangat dalam karena akan sangat terkait dengan financial, benefit, aktivitas, penyediaan bahan baku dan seluruh kegiatan yang ada di perusahaannya. Namun di sisi lain, hanya sedikit orang yang benar-benar memahami falsafah dari kata corporate culture ini sendiri.

Pengertian budaya

Culture atau budaya dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sansekerta yaitu buddhayah, bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris disebut culture, yang berasal dari kata Latin Colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Jelasnya kebudayaan diartikan sebagai serangkaian aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, rencana-rencana, dan strategi-strategi yang terdiri atas serangkaian model-model kognitif yang dipunyai oleh manusia, dan digunakannya secara selektif dalam menghadapi lingkungannya sebagaimana terwujud dalam tingkah-laku dan tindakan-tindakannya”.

Corporate culture

Corporate Culture (CC) memang mudah untuk dirasakan tetapi sulit untuk menjelaskannya secara gamblang. Seperti misalnya apakah kita merasakan bahwa kita dapat berbicara dengan siapa saja termasuk atasan, manajer ataupun CEO dalam suatu organisasi untuk membuat pekerjaan kita menjadi lebih baik? Apakah perusahan kita mampu untuk mengolah resiko dan konsekuensi yang akan dihadapi? Apakah tiap manajer dapat mendelegasikan tanggung jawab yang diterima oleh orang lain? Apakah perusahan telah menciptakan lingkungan kerja yang mendukung seluruh aktivitas menuju etika bisnis yang baik dan mencapai sukses bersama-sama. Dalam banyak kasus, kepemimpinan menunjukkan peran besar dalam pelaksanaan CC. lebih jauh lagi, CC juga menunjukkan bagaimana mampu memperkuat eksistensi perusahaan.

Lalu oleh Taylor, corporate culture diartikan sekumpulan pengetahuan, keyakinan, seni,moral, hukum, adat, kapabilitas dan kebiasaan yang diperoleh oleh seseorang sebagai anggota sebuah perkumpulan atau komunitas tertentu. Pendek kata budaya organisasi adalah nilai-nilai dan cara bertindak yang dianut organisasi/perusahaan—beserta anggotanya–dalam hubungan-nya dengan pihak luar. Untuk mencapai taraf budaya organisasi diperlukan waktu yang panjang dalam pertemuan yang intens.

Lalu bagaimana kaitannya dengan perusahaan? CC menjadi penting ketika berbicara tentang aktivitas holistic suatu perusahaan. CC mencerminkan bagaimana attitude, kematangan SDM, financial, etos kerja. Ada beberapa contoh perusahaan dengan CC yang baik yang dapat menjadi panutan seperti:

Toyota dengan The Toyota Way

Kenapa Toyota ternyata mampu menjadi salah satu perusahaan manufaktur terbesar di dunia, dan apa hubungannya dengan CC..? Tenyata selain sebagai produsen mobil, Toyota juga merupakan suatu perusahaan yang telah menemukan budaya kerjanya sendiri yaitu The Toyota Way. Lantas apa buktinya mereka menjadi perusahaan manufaktur terbesar dunia? Toyota memperkerjakan orang-jam yang lebih sedikit, persediaan yang lebih kecil, mobil dengan kualitas tertinggi dengan cacat yang paling sedikit dari semua produsen mobil. Selain itu Toyota mampu secara konsisten meningkatkan standar kualitas, pengembangan produk, dan memiliki keunggulan proses.

Tak heran citra bisnis mereka luar biasa, mampu merebut pangsa pasar dari para pesaing yang bahkan memberi potongan harga, memperoleh lebih banyak laba dari produsen lain, dan memperoleh pujian dar para pemimpin bisnis. Dari pengalaman selama bertahun tahun, budaya bisnis Toyota mampu menumbuhkan atmosfer peningkatan dan pembelajaran berkelanjutan dan tumbuh bersama dengan semua SDM dan mampu menjadi solusi masalah. Toyota mampu menciptakan nilai bagi pelanggan, masyarakat, dan perekonomian perusahaannya.

Panasonic (Matsushita)

Matsushita sangat terkenal akan ucapannya “First we make people then we make product” bermakna bahwa pertama perusahaannya akan menciptakan sumber daya manusia terlebih dahulu baru selanjutnya menciptakna produk. Dengan SDM yang berkualitas, ia yakin akan mampu menciptakan produk dengan banyak keunggulan. Perusahannya mampu mencitakan banyak produk yang 30% lebih baik dan 30% lebih murah daripada produk lainnya.

Sejak didirikan dari tahun 1917 hingga saat ini, banyak kendala yang dialami namun Panasonic ternyata tidak pernah merumahkan karyawannya. Dengan berbagai strategi akhirnya mampu bertahan dan menjadi salah satu perusahaan manufaktur terbesar di Jepang. Dapat dibayangkan betapa kuatnya CC di perusahaan tersebut, yang membuatnya menjadi perusahaan beromset lebih dari US$ 110 milliar. Mampu menumbuhkan semangat bersaing dan menciptakan pekerja yang unggul.

Lalu bagaimana kaitannya dengan pertambangan?

Seperti diketahui bahwa pertambangan adalah dunia yang selalu dinamis, terkadang memusingkan. Banyak tekanan yang menyebabkan terjadinya perubahan di industry tambang, mulai dari globalisasi, expectasi social, percepatan teknologi, perubahan perundangan dan banyak hal lainnya. Setelah meningkatnya harga mineral selama decade lalu, kemudian kembali menurunnya harga belakangan menyebabkan perubahan radikal di dunia tambang.

Tambang menjadi industry yang sangat spesifik. Sumber daya dan cadangan mineral tidak sekedar dihargai sebatas nilai intrinsiknya tetapi juga memperhitungkan detail benefit yang mungkin ditimbulkannya. Banyak perusahaan tambang yang mengalami keterpurukan financial namun kembali bangkit dengan diakuisisi atau merger dengan perusahaan lainnya. Segala aktivitas ini tentunya akan memaksa banyak perusahaan tambang (khususnya di Indonesia) untuk mampu bersaing secara global.

Perubahan secara global dan mendunia, disinilah peran pentingnya perubahan kepemimpinan. Kepemimpinan akan sangat berpengaruh dalam pencapaian target perusahaan khususnya penguatan corporate culture. Bagaimana kepemimpinan dapat membentuk suatu lingkungan yang menunjang dan memperlakukan pekerja dengan mengedepankan nilai-nilai perusahaan yang baik.

Di Indonesia, masih kental dengan persepsi “kepemimpinan yang memberi teladan”. Dimulai dari pemimpin di perusahaan yang mampu menerapkan atribut kemepempinannya dalam membentuk budaya perusahaan. Dibutuhkan suatu strategi dan nilai-nilai kepemimpinan perusahaan untuk dapat mewujudkan corporate culture sebagai bagian integral perusahaan tambang. Kemudian bagaimana bersama-sama menyatukan gagasan, keingintahuan, pengetahuan resiko, keteladanan, kerjasama dalam mencapai target perusahaan. Bagaimana pemimpin perusahaan tambang dapat mendelegasikan kewenangan kepada seluruh anak buahnya sehingga mereka memahami dan mampu melaksanakan aktivitas sesuai tanggung jawabnya.

Corporate culture dapat menjadi kekuatan dalam membangun perusahaan tambang tetapi juga dapat menjadi senjata balik bagi perusahaan tambang yang tak siap.

Good Mining Practice, Nilai Tambah Industri Pertambangan (Bagian II)

2011-07-20T10:15:00.000-07:00

Prinsip Nilai Tambah

Kekayaan alam khususnya sumber daya mineral sesungguhnya adalah anugerah Tuhan yang dapat menjadi keuntungan bagi bangsa ini. Keuntungan dalam konteks pemanfaatan aset strategis secara optimal. Bagaimana bangsa ini dapat mentransformasi kekayaan alam yang belum termanfaatkan menjadi kekayaan alam yang dapat memberikan kesejateraan dalam konversi peningkatan infrastruktur, pendidikan, kontribusi ekonomi dan pemerataan keadilan.

Tambang terbuka batubara, persepktif umum yang merusak lingkungan

Ada banyak nilai tambah yang sebenarnya dihasilkan dari hadirnya industry tambang. Nilai tambah ini bergulir layaknya bola salju, dapat makin besar ke arah hilirnya. Multiplier effect atau efek berganda adalah istilah yang cocok untuk mengisyaratkan hal ini. Multiplier effect ini mutlak untuk diusahakan terlebih bila mengacu pada masyarakat di sekitar tambang.

Nilai tambah yang dihasilkan seperti:

Pengembangan inovasi dan pengembangan (baca transfer teknologi). Tambang identik dengan teknoloig modern dan saintik, yang kebanyakan untuk memenuhi kebutuhan ini, awalnya mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri. Dengan bergulirnya waktu, harus terjadi konversi ilmu dan transfer teknologi antara tenaga ahli asing kepada tenaga ahli Indonesia. Telah banyak transfer teknologi yang berhasil dilakukan di Indonesia, sehinga jumlah tenaga ahli asing dapat dikurangi. Perencanaan tambang bawah tanah, perencanaan open pit, penggunaan alat berat non konvensional atau bahkan konsultan tambang. Bahkan secara ekstrem, apabila tidak terjadi transfer teknologi di suau perusahaan, maka kita mampu untuk “mencuri” dan “mengadopsi” teknologi tersebut.

Pengolahan Mineral, teknologi tinggi yang dapat diraih dengan transfer teknologi

Peningkatan penggunaan produk domestic. Dapat betapa besarnya pengeluaran tambang untuk menggunakan produk luar negeri. Untuk produk yang dapat dibuat dan disupply domestic, maka saat ini pemerintah telah menyusun kebijakan penggunaan produk domestic (local content) dalam indsutri tambang. Kebijakan ini juga untuk mensinkronisasikan arah industry hilir dengan industry hulu untuk peningkatan local content dan nilai tambah.

Upaya untuk mengptimalkan pengolahan mineral dan batubara di dalam negeri. Selama ini Indonesia mengekspor beberapa jenis mineral dalam bentuk bahan mentah atau setengah jadi. Tentunya produk ini kurang memiliki nilai tambah, untuk meningkatkan peran maka mineral dan batubara tersebut harus diolah di dalam negeri karena akan menciptakan perputaran ekonomi dari industry pengolahannya. Contoh, jika bijih bauksit hanya diekspor, maka nilai jualnya rendah. Namun jika diolah di dalam negeri menjadi alumina bahkan alumunium dan produk ikutannya, akan ada efek ekonomi dari pembangunan pabrik pengolahan, penyerapan tenaga kerja atau nilai jual produk lanjutan yang lebih tinggi. Begitu pula untuk mineral lainnya. Dengan good mining practice, Indonesia harus mampu menghapuskan penjualan bahan tambang mentah, jangan sampai kita menjual “tanah air” saja. Kita harapkan sesuai yang diamanatkan UU Mineral No. 4 than 2009, di akhir tahun 2014, Indonesia mampu menghapuskan penjualan produk mentah pertambangan.

Pengembangan pertumbuhan ekonomi, khususnya ekonomi local. Hadirnya perusahaan tambang yang bersinggungan dengan masyarakat local tentunya akan memanfaatkan tenaga local, artinya perusahaan telah membangun system kerjasama untuk mengoptimalkan peran putra daerah. Selain itu, banyak aktivitas ekonomi local yang bsia dibangkitkan, misalnya supply makanan dan penyewaan akomodasi untuk tenaga kerjanya. Penyediaan sarana transportasi penunjang dan travel agent. Supply daging dari peternak local maupun buah-buahan.

Petani lokal mampu berkontribusi dalam aktivitas akonomi pertambangan

Prinsip Konservasi

Keseluruhan sumberdaya mineral maupun batubara adalah renewable resources atau sumber daya alam yang tak terbarukan dan habis sekali pakai. Artinya tidak akan ada sumber daya yang terbentuk kembali setelah sumberdaya ini digunakan. Kalaupun terbentuk akan memakan waktu jutaan tahun lagi. Karena sifatnya yang tak terbarukan, maka penambangan, pengolahan dan pengusahaannya harus optimal dengan memberi benefit bagi perusahaan, Negara, masyarakat maupun lingkungannya.

Jadi mau tak mau dalam pengelolaan sumber daya mineral harus mengutamakan prinsip konservasi. Segala bentuk pemborosan sumberdaya mineral harus dihindari. Dengan mengedepankan prinsip konservasi artinya menghindari terbuangnya mineral secara percuma (rudenden) dan memberikan jaminan usia pemanfaatan sumberdaya yang lebih lama.

Tailing dapat dimanfaatkan melalui berbagai inovasi

Good Mining Practice (Bagian I)

2011-07-13T06:31:00.000-07:00

PT. Freeport Indonesia, salah satu tambang di daerah remote

Pembuatan jenjang dan reklamasi lahan eks tambang, implementasi good mining practice

Penerapan prinsip konservasi dan nilai lindung lingkungan
Kepedulian terhadap K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) terutama bagi pekerjanya
Meciptakan nilai tambah bagi pengembangan wilayah dan masyarakat sekitar
Kepatuhan terhadap hukum dan perundangan yang berlaku
Menggunakan standarisasi keteknikan dan teknologi pertambangan yang tepat dalam aktivitasnya
Pengembangan potensi dan kesejahteraan masyarakat setempat terutama dari optimalisasn dan konversi pemanfaatan mineral
Menjamin keberlanjutan kegiatan pembangunan setelah periode pasca tambang (mine closure)
Memberikan benefit yang memadai bagi investor

Keselamatan dan Kesehatan Kerja, menjadi penting dalam aktivitas tambang

Kemudian siapa yang harus melaksanakan Good Mining Practice ini..? Seharusnya seluruh perusahaan tambang wajib melakukan Good Mining Practice sebagai inisiatif global. Karena ini akan menjadi parameter kepatuhan dan integritas perusahaan sebagai operator pertambangan. Implementasi Good Mining Practice ini juga merupakan repectivitas tehadap lingkungan, masyarakat serta Negara.

Penghargaan Lingkungan dan Pasca Tambang

Penambangan timah zaman Belanda

Reklamasi, penghargaan lingkungan oleh tambang

Bersambung.....

Pertambangan dalam perkembangan peradaban manusia (bagian IV, a snapshoot)

2011-07-04T21:04:00.000-07:00

Community Relations

Sudah jelas bahwa untuk dapat memulai perasi pertambangan diperlukan banyak izin, mulai dari izin instansi pusat dan daerah (baik dalam bentuk IUP, maupun KP daerah) perusahaan masih memerlukan “izin khusus” berupa “local permitted” dari masyarakat lingkar tambang. Ini merupakan symbol penerimaan masyarakat atas operasional pertambangan di daerahnya. Ini adalah potret itikad baik atas seluruh stakeholder yang merupakan perwujudan win win solutions dan dapat menjadi awal langkah peningkatan kesejahteraan.

Untuk menyinambungkan izin khusus dan operasional perusahaan dalam jangka panjang, maka perlu disusun konsep yang dapat mensinergiskan hubungan perusahaan dengan masyarakat. Community Relations adalah salah stau bentuk implementasinya. Community relations atau CR merupakan sarana untuk melakukan konsultasi dan konsolidasi perusahaan dan masyarakat. CR ini juga merupakan salah satu pengejawantahan Corporate Sosial Responsibility (CSR).

Operasional tambang yang baru akan menimbulkan banyak dampak. Kendala sosial sebagai akibat dari operasional ini seperti banyaknya pekerja dari luar daerah sehingga harus membangun sarana perumahan karyawan, pembangunan sarana kesehatan, perilaku dan budaya pekerja luar daerah yang berbeda dengan budaya local, tingkat kesejahteraan dan gaya hidup yang lebih tinggi dari masyarakat local. Ini adalah beberapa contoh kendala sosial yang dapat menjadi masalah antara perusahaan dengan masyarakat lingkar tambang.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa tambang umumnya beraktivitas di daerah terpencil yang belum memiliki infratsurktur memadai. Dan bersinggungan dengan masyarakat local yang biasanya hidup dengan pendidikan dan tingkat kesejahteraan yang marginal. Oleh karena itu, CR dibangun untuk menjembatani perilaku dan aktivitas masyarakat local dengan operator tambang. CR juga ditujukan untuk menanggulangi dampak negatif dari aktivitas pertambangan.

Masyarakat sekitar tambang, belum sejahtera dengan tingkat pendidikan marginal

Beberapa alasan agar CR selalu dipertahankan dalam aktivitas operasional pertambangan terkait CR antara lain:

• Munculnya kelompok opposite terhadap aktivitas pertambangan baik tingkat local, nasional (Jatam, Walhi) maupun internasional (Oxfam, greenpeace, friend of the earth) yang secara spesifik telah memposisikan diri untuk “berseberangan dengan industry tambang apapun yang terjadi”

• Merubah persepsi public yang masih melihat sisi negatif pertambangan terutama dalam masalah lingkungan dan kinerja social

Kolam tambang akibat penambangan tanpa izin, perusahaan yang tetap harus mereklamasinya

• CR menjadi penting terutama terkait aktivitas pertambangan di daerah terpencil dan belum berkembang secara ekonomis dan tingkat kesejahteraan yang belum memadai

• Mempertahankan local license agar aktivitas pertambangan dapat tetap berjalan, mengingat untuk meraih hal ini sulit, terutama sentimen ketidakpedulian tambang terhadap masyarakat, masalah urbanisasi maupun penggunaan lahan.

Ada beberapa pelajaran dari operator tambang di Indonesia yang terhenti akibat tidak sinergisnya peran CR dalam operasional pertambangan. Hampir seluruh alasan penghentian operasional tambang ini sesungguhnya adalah dampak dari ketidakmampuan mempertahankan local license, meskipun tetap saja dibumbui oleh beberapa alasan teknis dan operasional.

1. PT. Indo Muro Kencana (IMK)

IMK adalah operator tambang di daerah Kalimantan Tengah yang awalnya dimiliki oleh Aurora Gold (AG) kemudian beralih ke Archipelago Resources Proprietary Limited pada Maret 2003. IMK adalah operator tambang yang mengeksploitasi emas dan perak dengan system tambang terbuka. Beroperasi di daerah Murung Raya dengan masyarakat local adalah dari masyarakat Dayak Siang, Murung dan Bakumpai dan juga bersinggungan dengan banyak masyarakat dari penambang kecil (penambang tanpa izin).

Setelah mulai beroperasi pada 1994, ada tekanan dari NGO asing (Oxfam) dan perwakilan masyarakat Dayak untuk menuntut dampak dari hadirnya IMK. Tuntutan ini mencakup pengusiran masyarakat dari ranah adat dan hak ulayat, kerusakan lingkungan, property masyarakat, kasus intimidasi dan lainnya.

Oxfam kemudian melakukan riset di tambang IMK. Ketidaksinkronan perundingan antara IMK dengan masyarakat sekitar ini memicu timbulnya masalah social. Ditambah lagi marak hadir penambang tanpa izin di wilayah Kontrak Karya IMK.

Insiden penembakan dengan penambang tanpa izin pernah terjadi katika IMK memanfaatkan tenaga keamanan (Brimob) dalam menjaga front kerjanya. Ini justru memperparah kondisi sehingga terjadi demonstrasi penolakan aktivitas IMK.

Lebih jauh lagi ini melibatkan pemerintah Australia, Pemerintah Indonesia dan Operator Tambang IMK dalam permasalahan legalitas. Diperkirakan banyak kepentingan termasuk pemerintah Australia dalam permasalahan ini. Setelah melalui perdebatan dan diskusi panjang, IMK tutup pada September 2002.

2. PT Newmont Minahasa Raya

Newmont Minahasa Raya adalah operator tambang di daerah Minahasa Selatan tepatnya di desa Ratatotol. Di sekitar wilayah ini memang dikenal sebagai daerah tambang emas sejak jaman belanda di tahun 1887 oleh Nederland Mynbow Maschapai. Sejak ditinggalkan belanda tahun 1922, masyarakat sekitar mengusahakan secara tradisional di daerah sekitar Lobongan dan sekitarnya.

Dan pada tahun 1988, NMR memulai eksplorasi di daerah seluas 600 Ha. NMR mulai broperasi pada 1996 dengan system tambang terbuka dan metode heap leach. Banyak kontroversi yang berlangsung selama aktivitas NMR, mulai dari penolakan masyarakat setempat dan LSM asing hingga kontroversi pencemaran merkuri dan arsen di teluk Buyat.

Perairan Teluk Buyat

Isu pencemaran Arsen dan merkuri ini terkait dengan pembuangan tailing bawah laut (sub marine tailing placement) oleh NMR. NMR melakukan pengolahan emas dengan sianidasi dan heap leach lalu diikuti detoksifikasi dan tailing ditempatkan di palung laut di telyk Buyat. Beberapa lembaga internasional (Japan Institute of Minamata Desease, CSIRO dari Australia, Polri, Univeritas Indonesia, Universitas Sam Ratulangi dan beberapa lembaga lainnya) berpartisipasi untuk memberika judgment akademik dan saintik tentang tercemar atau tidaknya teluk Buyat.

Selama perkembangan kasus ini, NMR menutup operasional perusahaan pada 2004 karena habisnya cadangan yang ekonomis. Dan saat ini memasuki masa penutupan tambang (mine closure).

Dapat ditelisik lebih jauh bahwa sesungguhnya akar dari permasalahan ini adalah penerimaan masyarakat setempat dan keikutsertaan mereka dalam operasional perusahaan. Namun banyak kemasan yang ‘membungkus’ permasalah ini dan dibumbui dengan hadirnya banyak stakeholder lain yang turut mendampingi masyarakat.

Desa Buyat Tahun 2004

Green Mining Green World: Pertambangan dalam perkembangan peradaban manusia (bagian III, a snapshoot)

2011-06-23T18:39:00.000-07:00

Green Mining Green World: Pertambangan dalam perkembangan peradaban manusia (bagian III, a snapshoot)

Pertambangan dalam perkembangan peradaban manusia (bagian III, a snapshoot)

2011-06-21T07:32:00.000-07:00

Ada penelitian yang menarik dari Zulkarnain et all, seorang peneliti dari LIPI pada tahun 2004 yang menyatakan ada tiga hal utama yang menyebabkan terjadinya konflik kepentingan sector pertambangan pada tataran makro yang menyebabkan tidak sinergisnya performa dan arah kebijakan pertambangan Indonesia. Konflik tersebut mencakup konflik antar pemerintah pusatkhususnya Kemenerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup, konflik antar Pemerintah Daerah dengan Pusat dan konflik pemerintah daerah dengan pemerintah daerah. Kesemuanya ini menunjukkan munculnya ego sektoral antar lembaga.

Forum Reklamasi Tambang dan Hutan Lindung untuk menjembatani Kemenhutbun dengan KESDM

Selain itu, ada pula konflik di tataran masyarakat atau mikro yang sangat terkait dengan operasional dan potensi penurunan fungsi lingkungan. Pertama adalah konflik kiltural dimana setelah Reformasi, kebebasan yang brutal justru banyak memacu kisruh pada pemakaian symbol symbol entnik. Kemudian ketidakpuasan terhadap pengelolaan sumber daya mineral pra reformasi dimana sentralisasi pemanfaatan ini hanya dinikmati oleh kalangan tertentu. Kemudian adanya konflik pemanfaatan sumberdaya mineral oleh Penambang Tanpa Izin yang semakin menggurita.

Penambang Tanpa Izin, konflik multi kepentingan

Itu adalah sebagian kendala yang dihadapi oleh industry pertambangan di Indonesia dan polanya hampir serupa di seluruh wilayah. Terlebih lagi pada industry tambang berskala besar, kondisi ini dapat makin parah. Operasional cost dapat saja membengkak bukan karena peningkatan cost production, melainkan social cost dan permitted cost.

Memang mebutuhkan kepekaan lebih dari seorang manager atau CEO perusahaan tambang untuk dapat mengendalikan dan mensinergiskan arah progesifitas industry tambang khususnya di Indonesia. Perusahaan sebagai operator pertambangan harus sadar untuk menyusun kebijakan perusahaan yang dapat menjalankan operasional perusahaan yaitu dengan mendapatkan profit tetapi juga mampu menghindari konflik baik tataran mikro mapun makro.

Satu hal yang terkadang sering dilupakan para operator tambang, pemerintah dan bahkan pemegang saham adalah diperlukannya Local Permitted atau Local Licenses dari institusi di lingkar tambang. SIM atau “Surat Ijin Mengoptimalkansumberdaya” ini merupakan perkenaan yang diberikan oleh masyarakat lingkar tambang atas hadirnya industry ekstraktif ini.

Seluruh stakeholders perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan

Pemberian licenses ini tentunya menunjukkan adanya itikad baik dari seluruh stakeholder untuk dapat menerima hadirnya industry tambang. Yang dikedepankan dari licenses ini adalah itikad baik, saling percaya dan mitra sejajar antara operator dan masyarakat sekitar. Ini merupakan awal yang bagus dari rangkaian panjang aktivitas perusahaan yang akhirnya dapat member benefit berkurangnya potensi konflik.

Tetapi ceritanya akan berbeda jika yang mucul adalah penolakan masyarakat. Pastinya konflik kepentingan yang banyak terjadi. Penolakan ini merupakan unjuk sikap tidak bersedianya masyarakat (dan stak holder lainnya) untuk menerima industry tambang. Bermacam-macam alas an yang melatarbelakangi penolakan ini, ancaman penurunan lindung lingkungan, penurunan kesejahteraan, permasalahan tenaga kerja atau bahkan justru politic of interest dari pemerintah daerah. Akibatnya, operasional cost khususnya variable social cost dapat membengkak. Nilai ekonomi cadangan dapat menurun bahkan menjadi tak ekonomis lagi. Dapat dipastikan bila hal ini terjadi perusahaan harus angkat kaki atau postponed aktivitas dan perijinannya.

Penolakan masyarakat atas hadirnya industry tambang

Mengapa perusahaan juga membutuhkan local permitted..? Industry tambang berbeda dengan industry lainnya, menginat investasi tinggi, teknoloi maju, resiko tinggi dan jangka panjang. Pertambangan bukanlah industry yang hanya hidup tiga atau empat tahun, melainkan belasan atau puluhan tahun. Dapat dibayangkan bagaimana rasanya hidup berdampingan dalam kurun watu lama jika tidak dihiasi oleh hubungan yang harmonis..?

Lagipula bukankah salah satu tujuan dibangunnya industry tambang adalah untuk menggerakkan ekonomi di daerah terpencil dan memberikan efek ganda di berbagai sector..? tambang dibagun untuk memberikan kemandirian bagi masyarakat sekitarnya sehingga mampu membangun ekonomi dan kesejahterannya tanpa tergantung pada perusahaan tambang apabila suatu saat tambang itu tutup. Untuk era baru tambang saat ini, tidak ada istilah “ghost town” pasca operasional tambang.

Pertambangan dalam perkembangan peradaban manusia (II)

2011-06-10T20:30:00.000-07:00

Ada kenyataan bahwa dibalik kegemilangan peradaban pertambangan dan moderenisasi yang telah diakibatkannya, besarnya penerimaan dan peningkatan taraf hidup orang banyak sebagai dampak ekonomi dan multiplier effects yang dihasilaknnya, pertambangan kerap kali dirundung kontroversi dan kerentanan konflik social. Enginer tambang memang kerap berpikir secara logis dan matematis tetapi mereka kerap tak berdaya apabla berhadapan dengan kondisi social dan non teknis.

Salah satu sudut kota Tembagapura di malam hari, pertumbuhan ekonomi yang melonjak sejak hadirnya industry tambang.

Pertimbangan social ekonomi (juga politik) terkadang lebih dominan daripada pertimbangan teknis dan komersial operasi pertambangan. Ketika masalah COG (cut of grade), over burden, kadar hingga kalori, sumber pendanaan dan kelayakan proyek sudah terselesaikan, masalah social politik dan community relations menyebabkan usaha tambang tidak lagi ekonomis. Atau justru karena hubungan yang tidak harmonis dengan regulator, petinggi daerah dan adanya competitor lain yang tidak sehat.

Ada pertimbangan factor non teknis yang menjadi penilaian dalam oeprasi pertambangan sehingga operasi tersebut dapat dijalankan atau tidak, yaitu:

Penerimaan masyarakat berpengaruh signifikan terhadap operasional perusahaan

Acceptance atau penerimaan masyarakat setempat terhadap perusahaan pertambangan. Ketidakterimaan masyarakat dapat berujung pada konflik eksternal perusahaan dan pasti akan lebih banyak cost yang dikeluarkan sehingga operasi menjadi tidak ekonomis,
Corporate image perusahaan, perusahaan dengan citra buruk tentunya akan sulit diterima oleh masyarakat, investor atau bahkan dari pemerintah sendiri. Karenanya banyak perusahaan yang berusaha menciptakan citra yang baik melalui berbagai kampanye, awards, penilaian hingga implementasi CSR,
Chemistry operator pertambangan dengan berbagai pemegang kepentingan (stakeholders), badan regulator pemerintahan, masyarakat setempat (tokoh adat juga), pemimpin politik, karyawan hingga pemberi modal.
Persepsi public terhadap nilai saham
Komitmen manajemen terhadap keselamatan kerja, kepatuhan terhadap peraturan, penghargaan lingkungan. Banyak perusahaan yang mengejar target Proper karena ingin dianggap sebagai perusahan yang comply terhadap peraturan lingkungan.

Proper, menjadi banyak incaran untuk mendapatkan pengakuan lingkungan

Pertambangan sangatlah unik, unik dalam artian kompleksitas, karakteristik dan menjadi usaha kunci kehidupan manusia. Bagaimana tidak, pertambangan adalah salah satu industry terkemuka dunia yang sangat berpengaruh pada nilai social ekonomi tetapi juga menciptakan banyak masalah. Masalah degradasi dan perubahan tata fungsi lahan dan hutan, inflitrasi terhadai masyarakat pribumi dan perubahan gaya hidup tradisional, tambang juga dihadapkan pada tantangan untuk memperbaiki kondisi lingkungan hidup dan memperbaiki kinerja social.

Pertambangan adalah industry yang harus mampu memberikan pencegahan dan potensi dampak negativ yang mungkin ditimbulkan operasionalnya terhadap ekosistem dan masyarakat local yang rentan hingga berbagai lembaga swadaya local dan internasional. Masyarakat semakin berprasangka negatif mereka hanya menerima dampak negative tapa menikmati benefit dari hadirnya industry ini. Peningkatan teknologi juga menyebabkan semakin berkurangnya penyerapan tenaga kerja (khususnya tenaga kerja local) dari sebelumnya. Apalagi banyak tenaga luar daerah maupun asing yang justru menjadi andalan yang membawa budaya sangat berbeda dengan masyarakat local.

Pengolahan konsentrat emas, teknologi modern yang padat modal

Perlu difahami bahwa industry tambang itu identik dengan modal besar, teknologi tinggi dan resiko tinggi. Tambang datang dengan segala sumberdaya, dapat diibaratkan sebagai ‘The Have”. Yang kemudian masuk ke daerah terpencil (cadangan mineral umumya ada di daerah remote), berinterkasi dengan masyarakat local yang notabene kebanyakan hidup dengan banyak keterbatasan, low technology dan dilingkari dengan budaya tradisional, dapatlah kita sebut “The Haven’t”.

Begitu besarnya gap antara The Have dengan The Haven’t ini sehingga rentan dengan berbagai konflik. Konflik budaya, financial, perbedaan pandangan dan sudut keilmuan, pola pikir hingga konflik kepentingan. Bahkan dapat disebut bahwa konflik kesejahteraan menjadi gesekan yang kerap muncul antara The Have dengan The Haven’t di tambang Indonesia.

Bersambung...

Pertambangan dalam perkembangan peradaban manusia (Bagian I)

2011-06-05T01:31:00.000-07:00

Sesungguhnya manusia selama hidup tak dapat melepaskan diri dari kebutuhan akan pertambangan (baca mineral). Apalagi sejak dikenalnya Revolusi Indstri pada abad 17 dimana batubara dan besi menjadi dua bahan tambang yang menggerakkan ekonomi Inggris dan mampu merubah tatanan kehidupan secara draatis, merubah pola agraris menjadi industrial, menggerakkan masyarakat tradisional menjadi dinamis. Tanpa industrialisasi, niscaya sebagian manusia masih akan berada pada zaman tatanan masyarakat hierarkis, adanya tuan tanah yang menguasai banyak lahan dan sebagian besar yang menjadi kuli dan budak. Masih ada kaum borjuis dan proletarnya. Para kuli dan budak itu mencari nafkah dengan mengelola lahan tuan tanah (land lord) secara turun temurun.

Industrialisasi ini meluas hingga ke Negara lain di Eropa dan Amerika Serikat, bahkan hingga Asia dan Australia. Sejak ini, dikenallah era moderenisasi dan industrialisasi dunia. Bahkan di abad 19 dan 20, kehidupan manusia sangat tergantung dari supply bahan tambang tersebut, transportasi darat, laut maupun udara yang semuanya mengandalkan konsumsi bahan tambang.

Transortasi darat dengan tenaga mesin, roda dua, roda empat maupun roda banyak sebagai kendaraan umum ataupun pribadi telah banyak membeirkan kemudahan dalam pekerjaan manusia. Kereta api di awal abad 19 lalu mobil Model T oleh Henry Ford yang membuat mobil dapat dibuat dengan harga lebih tejangkau. Lihat Amerika, India dan kini Cina yang begitu besar ketergantungan terhadap mobil, daratan mereka terhubung oleh rangkaian kendaraan yang seperti serangga jika dilihat dari udara. Itulah salah satu sebab mengapa pemrintaan logam sangat besar di negara ini.

Tanpa tembaga sebagai penghantar listrik, tidak kan ada listrik yang mengalir hingga ke rumah kita dan alat elektronik saat ini hanya menjadi aksesoris semata. Tanpa benang emas halus semikonduktor di papan sirkuit, niscaya otak computer hanya menjadi seonggok material. Contoh diatas menunjukkan peran mineral dalam kehidupan manusia untuk membangun peradabanya.

Hartman, seorang professor emeritus pertambangan menarik lebih jauh lagi peradaban manusia terhadap bahan tambang hingga zaman pra sejarah pertambangan dalam artian luas yaitu ekstraksi semua mineral untuk pemenuhan kebutuhan. Peradaban manusia bahkan ditandai oleh hadirnya kebutuhan mineral seperti Zama Batu (4000 SM), Zaman Perunggu (4000-1500 SM), Zaman Besi (1500 SM-1780 M), Zaman Baja (1780-1945 M) dan Zaman Nuklir untuk sesudah 1945.

Cawan hasil karya zaman perunggu, campuran tembaga dengan besi

Bahkan perburuan terhadap mineral logam mulia juga menjadi tonggak peradaban manusia yang terekam dalam Glod, Glory and Gospel. Atau kisah Bonanza di Australia dan juga di California. Perjalanan Marco Polo ke Cina, Vasco da Gama ke Afrika dan India, benua Amerika oleh Colombus (sebelumnya oleh Ceng Ho). Ekspansi kerajaan Romawi hingga ke Spanyol, Legenda ElDorado megahnya kehidupan Suku Inca yang terkenal akan emas-emasnya. Begitu banyak pengaruh mineral terhadap perkembangan umat manusia.

Mangkok untuk persembahan dari tahun 200 SM

bersambung.....

Merekontruksi Pemikiran Terhadap Pertambangan (Bagian II)

2011-05-03T19:39:00.000-07:00

3. Eksploitasi Tanpa Reklamasi

Pernyataan ini terlalu sederhana karena tidak menampilkan fakta selain eksploitasi tersebut. Hasil dari pernyataan ini adalah pemikiran di masyarakat bahwa pertambangan adalah aktivitas eksploitasi tanpa memikirkan recovery lingkungan. Beberapa organisasi dan lembaga swadaya masyarakat bahkan gencar mempromosikan gagasan menolak dan ingin menutup aktivitas pertambangan dengan dalih merusak lingkungan dan tak pernah melakukan perbaikan lingkungan, mari kita cek.

Sejak berhasil dan dilakukannya studi kelayakan detail, maka aktivitas penambangan khususnya tambang terbuka akan mengeksploitasi suatu lokasi di wilayah Kontrak Karya Eksploitasinya. Apabila eksploitasi di lokasi tersebut sudah selesai dan akan berpindah ke lokasi lainnya (dalam wilayah KK Eksploitasi yang sama tentunya), maka lokasi yang telah dieksploitasi (lahan eks tambang) ini haruslah di reklamasi. Jadi relamasi dapat dilakukan bahkan ketika perusahaan masih beroperasi.

Countouring, melakukan perataan tanah untuk reklamasi

Dengan diterbitkannya UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Pasal 101 tentang reklamasi dan pasca tambang) dan Peraturan Pemerintah tentang Reklamasi dan Pasca Tambang telah dituliskan ketentuan umum dan langkah-langkah yang harus dilakukan perusahaan dalam melakukan aktivitas reklamasi lahan eks tambangnya. Peraturan ini menjadi pijakan utama dalam mengedepankan recovery lingkungan di lahan eks tambang.

Melakukan reklamasi adalah suatu investasi, investasi keamanan lingkungan, investasi penyediaan sumberdaya terbaharui di masa depan bahkan juga investasi modal bagi perusahaan itu sendiri. Lahan reklamasi bukan tidak mungkin dikembangkan menjadi lahan yang menghasilkan untuk ditanami dengan tanaman pangan atau tanaman produksi. Di jepang ada areal eks tambang yang direklamasi menjadi tanaman jati dan berhasil menjadi produsen kayu terbesar. Ini hanya salah satu investasi real dari reklamasi.

Lahan esks tambang yang telah di reklamasi (PT.NNT)

Bayangkan bagaimana sulitnya apabila perusahaan tambang melakukan melakukan reklamasi lahan eks tambang menunggu seluruh lokasi dieksploitasi, tentunya akan timbul begitu banyak kesulitan. Begitu besar biaya yang ditimbulkan, waktu dan tenaga yang tersita.

4. Seluruh Aktivitas Pertambangan Merusak Lingkungan.

Pemikiran ini bila dimaknai rasanya menyesatkan, karena menilai secara buta dan menghakimi dari ruang tamu saja. Pandangan ini tidak melihat secara proporsional, menafikan usaha untuk mengimplemantasikan good mining practice sebagai guideline aktivitasnya dan meminimisasi dampak lingkungan. Masih banyak yg perlu dilihat untuk dapat membenarkan pemikiran diatas.

Pemikiran ini mungkin hanya berdasar pada persepsi visual saja. Pelu diketahui bahwa kondisi factual aktivitas pertambangan Indonesia dilakukan oleh dua kelompok besar, pertambangan yang memiliki izin dan yang tanpa izin (PETI). Pertambangan yang memiliki izin bekerja atas dasar legitimasi dari pemerintah melalui Kontrak Karya (KK), Kuasa Pertambangan (KP) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) jika mengacu pada UU No. 11/1967 dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) jika mengacu pada UU No. 4/2009 tentang Mineral dan Batubara.

Mereka yang mendapat legitimasi berusaha melakuan aktivitas penambangan yang sistematis, terencana dalam usaha meningkatkan nilai tambah usaha pertambangan sekaligus minimisasi dampak negate terhadap lingkungan. Ini juga merupakan tuntutan dari shareholders (pemerintah dan pemilik modal) sehingga aktivitas diatas merupakan keharusan.

Minimisasi dampak negatif terhadap lingkungan juga dilakukan saat aktivitas penambangan dengan memantau dampak secara rutin dan di akhir penambangan dilakukan perbaikan fungsi lahan yang telah digunakan atau reklamasi.

Pemantauan check point secara berkala oleh perusahaan tambang

Saat ini industri tambang telah memiliki panduan dalam melakukan aktivitas pertambangan yang tepat dan sesuai aturan, yaitu Good Mining Practice. Metode ini akan mengarahan perusahaan pertambangan beraktivitas mengikuti kaidah pertambangan yang baik dan mengedepankan fungsi lindung lingkungan secara berkelanjutan. Meski begitu, biarpun telah direncanakan menurut kaidah pertambangan yang baik dan benar, tetap saja industri ini berpotensi menurunkan fungsi lingkungan.

Good Mining Practice ini juga sejalan dengan agenda internasional untuk mengutamakan pembangunan berkelanjutan. Terbukti dengan gerakan seperti Mining, Mineral and Sustainable Development (MMSD) atau Global Mining Initiatives (GMI) yang telah melalukan berbagai riset, konsultasi dan analisis sehingga industir pertambangan dapat meminimisasi dampak negatif aktivitasnya. Di Indonesia juga telah hadir Forum Reklamasi Tambang dan Hutan Lindung dan kerjasama tambang lingkungan lainnya.

MMSD bahkan telah menerbitkan laporan Breaking New Ground di tahun 2002 yang bersisikan standard dan pedoman serta rekomendasi untuk industri tambang dalam rangka minimisasi dampak negatif lingkungan dan juga bagi masyarakat lingkar tambang sebagai mitra untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Lalu juga di level nasional telah diterbitkan berbagai peraturan dan standar pedoman tata cara penambangan yang benar. UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, mewajibkan perusahaan melakukan analisis dampak lingkungan dan sosial sebelum kegiatan dimulai. Hal ini bertujuan untuk meminimalisasi dampak negatif, memantau dan melakukan penegakan hukum andai perusahaan melanggar. Lebih jauh lagi, penilaian PROPER juga mensyaratkan perusahaan tambang harus mengedepankan nilai lindung lingkungan dan masyarakat.

Penilaian ini dapat menjadi image perusahaan. Dapat dibayangkan bagaimana citra perusahaan akan jatuh jika masuk dalam kategori PROPER HITAM. Begitu banyak ketidakpercayaan dan persepsi negatif untuk mereka, bahkan pemerintah berhak menghentikan aktivitasnya. Demikian pula jika masuk dalam kategori PROPER HIJAU dan EMAS. Adalah penghargaan dan kebanggaan serta nilai tambah bagi perusahaan itu.

PROPER, penghargaan terhadap lingkungan dan keberlanjutan

Lalu ada kelompok lain yaitu aktivitas pertambangan yang tidak mengantongi legitimasi dari pemerintah dikenal sebagai Penambang Tanpa Izin (PETI). Mereka tidak memiliki lokasi maupun izin resmi bahkan melakukan penggalian di areal perusahaan berizin dan sudah eksplorasi. Wilayah kerja pertambangan ini sudah mencakup ribuan hektar dan tersebar di beberapa wilayah pertambangan Indonesia.

Aktivitas penambangan juga dilakukan dengan banyak keterbatasan, keterbatasan teknik penambangan, modal, ekosisioekonomik dan juga keberlanjutan lingkungan. Namun perlu diketahui bahwa eksistensi mereka juga didukung oleh pemodal besar dan oknum keamanan. Aktivitas hanya dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan jangka pendek tanpa mengutamakan kaidah penambangan, keselamatan kerja dan nilai lindung lingkungan.

Pengolahan emas tradisional dengan gelundung dan merkuri yang mencemari lingkungan dan merusak kesehatan

Aktivitas yang merambah hutan, beroperasi diatas lahan KP lain, menggunakan bahan berbahaya dan beracun, penanganan limbah yang minim, tak melakukan reklamasi dan perbaikan lingkungan yang signifikan adalah ciri khas kegiatan tambang jenis ini.

Penambang liar yang beroperasi di wilayah PT. Arutmin

Nah pertambangan seperti inilah yang banyak disorot dan dijadikan headline untuk dieksploitasi besar-besaran sehingga kritikus hanya menonjolkan sisi negative pertambangan. Kritik tidak proporsional ini lebih menuju upaya untuk menghentikan aktivitas pertambangan di Indonesia.

Disadari atau tidak, bahwa sejarah peradaban manusia dinilai dan selalu membutuhkan bahan tambang, bahkan zaman perunggu dinyatakan sebagai salah satu era moderenisme sejarah manusia. Batubara, minyak bumi, gas adalah sumber energy yang menggerakan pembangunan. Pasir, batuan dan agregat lainnya selalu digali untuk memenuhi kebutuhan primer “papan” manusia.

Bukanlah solusi terbaik dengan menghentikan usaha pertambangan. Ini jelas tidak menyelesaikan persoalan karena kebutuhan selalu akan bahan tambang. Jika saja seluruh tambang yang menerapkan tata cara penambangan yang baik dan benar ini ditutup, akan muncul penambangna tanpa izin yang justru menimbulkan dampak kerusakan lingkungan dan sosioekonomi jauh lebih besar.

5. Setelah Tambang Selesai Akan Menjadi Kota Mati (Ghost Town)

Setelah cadangan habis dan operasi tambang selesai, maka lokasi tambang akan ditinggalkan sehingga menjadi kota mati. Ini adalah ungkapan yang menjadi phobia pertambangan bagi sebagian orang. Ini adalah persepsi lama yang tercermin dari era penjajahan, dimana pertambangan identik dengan tindakan eksploitatif, termasuk meninggalkan area apabila cadangan telah habis. Ketakutan yang saat ini tidak lagi beralasan karena era Bonanza telah lewat.

Secara etimologis, penutupan tambang memiliki makna suatu keadaan penghentian operasi pertambangan untuk jangka waktu lama. Penyebab penghentian operasi ini sangat bervariasi, seperti habisnya cadangan bijih, perubahan-perubahan kondisi pasar yang menyebabkan operasi menjadi tidak ekonomis, habisnya masa kontrak karya dan juga timbulnya dampak negatif yang sangat besar terhadap lingkungan. Di Indonesia, pada umumnya, penutupan tambang diakibatkan oleh habisnya cadangan bijih yang ekonomi di suatu lokasi pertambangan.

Penutupan tambang ini tentunya akan berdampak besar bagi aktivitas development di suatu wilayah khususnya ekonomi social budaya. Mengacu pada peraturan di Indonesia, maka perusahaan diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan rencana atau dokumen penutupan tambang yang menuliskan terperinci tentang penutupan tambang beserta komponen yang mesti dikelola, sosialisasi kegiatan penutupan dan prediksi biayanya.

Dan selama proses penutupan tambang itu berjalan, perusahaan memiliki kewajiban untuk mengembalikan wilayah KP dan KK kepada pemerintah dan berhak mengemas segala peralatan dan perlengkapan produksi kecuali segala sesuatu yang dihibahkan untuk kepentingan umum. Perusahaan harus pula menetapkan guaranty money sebagai dana jaminan untuk reklamasi lahan serta melakukan audit lingkungan hingga tahapan ini benar-benar selesai termasuk menyusun aktivitas monitoring penutupan tambang.

Perubahan morfologi daratan yang ditimbulkan akibat aktivitas penambangan terbuka

Untuk itu perusahaan tambang harus comply terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dalam melakukan penutupan tambang. Dalam PP No. 32 Tahun 1969 tentang pelaksanaan UU No. 11 Tahun 1967 mengenai ketentuan-ketentuan pokok pertambangan, pasal 46 (4) menyatakan bahwa sebelum meninggalkan bekas wilayah KP, baik karena pembatalan maupun hal yang lain, pemegang usaha KP harus terlebih dahulu melakukan usaha-usaha pengamanan terhadap benda-benda maupun bangunan-bangunan dan keadaan tanah sekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum.

Kemudian juga dengan comply terhadap Undang-undang Mineral dan Batubara o. 4 tahun 2009 khususnya Pasal 101, tentang Reklamasi dan Pascatambang. Menurut aturan ini Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan berakhir. Kemudian juga disebutkan tentang dana jaminan reklamasi yaitu dana yang disediakan oleh perusahaan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi. Selain itu ada pula Jaminan Pascatambang adalah dana yang disediakan oleh perusahaan untuk melaksanakan pascatambang.

Pelaksanaan penutupan tambang ini harus comply terhadap prinsip-prinsip lingkungan hidup seperti

perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut, dan tanah serta udara sesuai dengan standar baku mutu lingkungan
Perlindungan keanekaragaman hayati
Stabilitas keamanan timbunan overburden, kolam tailing, lahan eks tambang serta struktur buatan lainnya
Pemanfaatan lahan eks tambang sesuai peruntukannay serta
Menghormati terhadap nilai-nilai social dan budaya setempat

UU No. 4 ahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, mengharuskan tambang untuk menyusun rencana reklamasi dan pasca tambangnya saat mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) produksi. Pelaporan pasca tambang dilaksanakan secara serius dan termonitoring dengan baik. Selain itu ada pula sanksi yang diterapkan pada perusahan yang tidak mematuhi system pelaksanaan penutupan tambang, mulai dari teguran tertulis hingga penutuan paksa perusahaan tambang.

Cekungan tambang terbuka, perlu perencanaan matang dan konsisten untuk mengembalikan ke rona awal atau rona baru yang disesuaikan

Yang perlu diingat, hasil yang dicapai dari aktvitas penutupan tambang ini terhadap masyarakat adalah menciptakan masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Jika perusahaan tersebut telah memasuki masa tambang, maka masyarakat dapat hidup dari swadaya mereka sendiri, tidak lagi tergantung padaperusahaan pertambangan. Bukan justru menciptakan kesenjangan apalagi ghost town paca penutupan tambang.

Kelian Equatorial Mining (PT.KEM) adalah salah satu contoh penutupan tambang yang tergolong berhasil. Kegiatan pertambangan emas yang dilakukan menggunakan metode tambang terbuka (open pit) dihentikan pada pertengahan Mei 2003 karena habisnya deposit yang ekonomis. Hingga Februari 2007, luasan lahan eks tambang yang telah direklamasi mencapai 91,5% dari total 1.192 Ha termasuk lahan pengganti di luar eks tambang. Lahan pengganti ini diberikan karena adanya lahan bekas penambangan yang tidak dapat direhabilitasi karena digenangi air seperti di bekas Pit dan Dam Namuk. Rehabilitasi ini dilakukan di tiga daerah yaitu Dataran Lingau, Bukit Suharto dan Nakan Spillway. Dam Namuk adalah lokasi open pit yang tidak dapat dikembalikan fungsinya sehingga diubah menjadi fungsi lain yaitu sebagai danau penampung air tawar (Dam).

Dam Namuk di Lahan Eks Tambang PT KEM

Prediksi Hasil Penutupan Tambang PT. KEM Tahun 2013

Alasan lain dijadikannya Dam Namuk ini sebagai danau adalah upaya menghindari masyarakat untuk mencari emas dalam tailing yang berpotensi menimbulkan bahaya lingkungan dan keselamatan yang serius.

Lantas bagaimana kita dalam menyikapi kegiatan pertambangan..? Sikap bijaksana adalah sikap terbaik yang dapat kita tunjukkan. Arif menilai secara holistic dan bukan parsial. Meski aktivitas pertambangan tetap berpotensi menimbulakn dampak negative, akan kita memandang bahwa “memilih tambang yang lebih sedikit memberi kerugian daripada yang lebih banyak”.

Merekontruksi Pemikiran Terhadap Pertambangan (Bagian I)

2011-05-01T07:49:00.000-07:00

Pertambangan pada dasarnya merupakan industri yang mengambil mineral dari dalam bumi lalu memprosesnya sebagai bahan tambang untuk menghasilkan berbagai produk yang dibutuhkan umat manusia. Pada dasarnya, ada tiga klasifikasi bahan tambang yang dimanfaatkan manusia, yaitu logam seperti emas, timah, perak maupun tembaga. Kemudian kedua mineral industri atau bahan galian golongan C seperti andesit, granit, sirtu, batu kapur, bentonit kemudian terakhir adalah bahan tambang untuk energy seperti batubara, coal bed methane, minyak bumi dan gas alam.

Produk yang dihasilkan dari industri pertambangan mineral umumnya masih berupa produk setengah jadi atau hanya di kategori round I. tetapi produk inilah yang menjadi input utama bagi banyak industri hilir. Disadari atau tidak, hampir seluruh barang yang di sekeliling kita terkait dengan hasil produk pertambangan muai dari kebutuhan primer hingga tersier. Rumah, energy, minyak tanah, bensin atau lihatlah mobil, motor, pesawat, kereta api dan banyak kendaraan lainnya. Kemudian juga dengan laptop, lampu neon, perhiasan, serat optic dan kabel bawah laut. Hampir tidak ada kebutuhan kita yang tidak didukung dari hasil pertambangan.

Tembaga, salah satu produk pertambangan yang digunakan di banyak kebutuhan manusia

Sekarang rasanya tak adil jika kita menafikan peran penting dari industri pertambangan sehingga perlu perhatian proposional dalam memandang seperti apakah industri pertambangan itu sesungguhnya. Mengapa perlu memandang secara proporsional…??

Computer yang hampir seluruh bagian adalah produk tambang

Meski begitu, sejak digulirkannya reformasi beberapa waktu lalu, industri pertambangan terus mendapat sorotan dan banyak elemen masyarakat. Bnyak isu yang digulirkan untuk menyorot industri pertambangan. Isu moratorium hutan dan pelarangan aktivitas penambangan di wilayah hutan lindung menurut UU No. 41/1999 (yang kini telah dikeluarkan Perppu No. 1/2004 tentang Perubahan atas UU No. 41/1999 tentang Kehutanan yang telah mengizinkan beberapa perusahaan tambang untuk melanjutkan aktivitas penambangan akibat pelarangan aktivitas penambangan terbuka di kawasan hutan lindung), penyerobotan wilayah dan hak ulayat, pelanggaran HAM, pencemaran dan perusakan lingkungan, pemiskinan di masyarakat lingkar tambang.

Kembali ke pertanyaan diatas, kenapa harus memandang dengan proporsional..? karena dari berbagai isu yang dilontarkan banyak pengkritik seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Organisasi Non Pemerintah (Ornop), aktivis lingkungan dan kelompok masyarakat tertentu selalu menonjolkan sisi negatif dan menghilangkan sisi positif sehingga cenderung mendiskreditkan aktivitas pertambangan. Bahkan banyak yang mengkritik pertambangan secara buta. Ujung-ujungnya dapat diterka yaitu untuk menghentikan aktivitas pertambangan di Indonesia. Secara ekstremnya dapat kita sebut Moratorium Pertambangan.

Moratorium untuk menghentikan aktivitas penambangan

Apabila kita telaah mendalam lagi, maka ada dua kategori argument yang dilontarkan oleh mereka yaitu mereka yang mengerti dan tidak mengerti sama sekali tentang pertambangan. Mereka yang mengerti tentunya akan mampu memberikan argument yang berdasarkan fakta dan dapat didiskusikan secara ilmiah. Namun bagi mereka yang tak mengerti –yang jumlahnya justru mayoritas- telah menimbulkan persepsi yang keliru dan menegatifkan pertambangan sehingga yang terjadi justru penyesatan informasi public.

Telah banyak ditulis, ditayangkan di media mengenai cara pandang yang keliru dan menyesatkan. Besarnya gelombang kritikan ini menghujam pertambangan di satu sisi namun juga dapat menjadi celah untuk memposisikan diri sebagai industri yang memberikan manfaat.

Artikel ini hanya berusaha untuk meluruskan pernyataan dan persepsi yang keliru sehingga mampu untuk memberikan refleksi yang objektif dan proporsional. Lebih gamblangnya, untuk merekrontuksi pemikiran terhadap industri pertambangan itu sendiri.

Mari Merekrontuksi…!!!

Kekeliruan Persepsi Kelompok Pengkritik

Setidaknya ada 5 hal yang menjadi kekeliruan yang menonjol bagi kelompok pengkritik dalam memandang industri pertambangan yaitu pembukaan lahan secara ektensif, eksploitasi tanpa reklamasi, metode penambangan, kerusakan lingkungan dan post mining closure.

1. Pertambangan Membuka Lahan Secara Ekstensif

Pertama adalah pertambangan selalu dikaitkan dengan aktivitas membuka dan merubah lahan secara ektensif sehingga menghancurkan hutan dan ekosistem pendukungnya. Ada kekeliruan disini karena tidak karakteristik aktivitas pertambangan memandang secara holistic.

Begini gamblangnya, aktivitas pertambangan merupakan rangkaian dari beberapa rantai kegiatan utama yaitu ekplorasi (pencarian dan penilaian cadangan), eksploitasi (pengambilan mineral), pengolahan dan pemurnian mineral serta reklamasi dan pasca tambang. Eksplorasi merupakan aktivitas untuk menentukan keberadaan, karakteristik, kuantitas dan kualitas serta nilaikeekonomian cadangan tambang. Ini adalah aktivitas awal yang penuh resiko dan waktu lama. Penuh resiko karena hanya mengelurakan cost tanpa ada pemasukan dengan resiko tidak ditemukannya cadangan mineral dengan kualitas dan kuantitas yang diharapkan. Kemudian waktu yang dibutuhkan juga relative lama berkisar lima hingga belasan tahun.

Jadi dari resiko dan lamanya waktu eksplorasi tersebut, rupanya banyak memaksa ratusan perusahaan tambang untuk “gagal” masuk ke tahap eksploitasi, hanya terminasi atau penundaan. Data tahun 2004 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral hanya 36 perusahaan yang mampu melaju ke tahap selanjutnya dibanding ratusan yang tertunda.

Untuk wilayah eksplorasi, pemerintah melalui PP No. 32/1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Pertambangan No. 11/1967 memberikan izin eksplorasi seluas 25.000 hektar. Sepintas wilayah ini cukup luas. Namun tunggu dulu, ternyata tidak seluruh wilayah tersebut menjadi aktivitas eksplorasi. Hanya pada lokasi-lokasi tertentu yang mengindikasikan cadangan ekonomis. Aktivitas eksplorasi pun difokuskan pada aktivitas pengeboran untuk mendapatkan data kualitas dan kuantitas cadangan sehingga dapat dikatakan hampir tidak ada wilayah hutan yang terganggu.

Bukaan selama proses eksplorasi hanya diperlukan untuk akses masuk dan sekitar lokasi peralatan eksplorasi. Jadi tidak ada pembukaan lahan secara ekstensif. Bahkan dengan teknoloig terkini seperti penginderaan jauh, remote sensing, ground and airborne geophysics mampu mengurangi secara signifikan luasan pembukaan lahan mengingat teknologi geofisik ini mampu mendeteksi dan menganalisis cadangan tanpa harus membuka lahan.

Pengeboran eksplorasi hanya menggunakan sangat sedikit lahan terbuka

Selain itu, sebagian wilayah akan dikembalikan kepada pemerintah sebagai relinquishment secara bertahap kalau tidak perusahaan akan terus terbebani oleh pajak sewa tanahnya. Pengembalian wilayah ini selain akan menjadi cost juga karena wilayah tersebut diketahui tidak memiliki cadangan ekonomis.

Apabila cadangan yang ditemui diyakini memiliki kualitas dan kuanttas ekonomik, maka aktivitas berlanjut ke tahapan eksploitasi yaitu untuk menggali dan memproses mineral lebih lanjut. Metode yang digunakan dalam eksploitasi secara umum ada dua yaitu dengan tambang terbuka dan tambang bawah tanah. Perlu diketahui bahwa sebelum eksploitasi dilakukan, harus dilaksanakan dhahulu studi kelayakan secara detail dan pembangunan kontruksi serta infrastruktur. Waktu persiapan eksploitasi ini sekitar 2-5 tahun dengan perkiraan dana mencapai US$ 10 juta-US$ 500 juta.

Dan dari wilayah yang digunakan dalam tahap eksploitasi ini, bukaan lahan hanya mencapai rata-rata 25% dari luasan eksplorasi atau sekitar 5.000 Ha. Dan inipun tidak seluruhnya dibuka. Hanya pada lahan yang dianggap ekonomis. Laporan dari Clive Aspinal pada tahun 2000 menunjukkan untuk luasan seluruh aktivitas eksplorasi tambang di Indonesia hanya membuka lahan seluas 135 ribu Ha atau hanya 0,1% dari luas seluruh wilayah hutan Indonesia.

2. Metode Penambangan

Yang kedua adalah bagaimana memilih metode penambangan yang tepat. Pemilihan metode penambangan bukan semata didasarkan pada pertimbangan biaya operasional. Criteria biaya ni hanyalah satu dari empat criteria lain sebagai dasar pemilihan metode penambangan. Criteria tersebut adalah lokasi cadangan, kondisi lingkungan, factor keamanan serta factor biaya.

Tidak ada satu manusiapun yang dapat menentukan lokasi keterdapatan tambang, begitupula dengan jenis metode yang akan dipilih. Cadangan terbentuk secara alamiah sebagai “given” dari yang Maha Kuasa. Apabila ia ada dalam di bawah tanah, hampir dapat dipastikan metode underground yang cocok, apabila terletak dekat permukaan maka tambang terbukalah yang akan digunakan.

Tambang terbuka diterapkan jika lokasi cadangan dekat dengan permukaan. Kemudian harus melakukan pembukaan lahan permukaan (land clearing) dan menyingkirkan tanah penutup (over burden). Metode ini memang memiliki tingkat produktivitas tinggi, biaya operasional rendah dan factor keselamatan kerja yang cukup tinggi.

Tambang nikel dilakukan dengan open pit karena letak cadangannya dekat permukaan

Tambang bawah tanah diperuntukan untk mengambil cadangan yang relatif jauh di bawah permukaan. Tambang bawah tanah ini hanya membuka sebagian kecil lahan di permukaan untuk penyediaan akses, infrastruktur kantor dan fasilitas pengolahan. Karena aktivitas eksploitasi dilakukan dibawah tanah, hampir tidak ada lahan permukaan yang tergangu.

Tidak ada yang dapat memaksakan pemilihan metode penambangan selain kondisi alamnya. Proses geologi yang menentukan bagaimana kondisi cadangan, dapat terletak dekat permukaan (seperti nikel dan timah) sehingga dilakukan tambang terbuka ataupun jauh di dalam bumi (endapan skarn emas dan tembaga atau vein emas) sehingga diterapkan tambang bawah tanah.

Sebaliknya endapan yang karena proses geologi pembentukannya sehingga berada jauh di bawah permukaan, diatas 500 m, seperti emas di Pongkor, hanya tambang dalam yang sesuai karena andai diterapkan tambang terbuka akan membutuhkan total biaya operasi besar untuk menyingkirkan tanah penutup sebelum mencapai endapan.

Tambang bawah tanah dan alat mekanisnya

Lalu bagaimana jika harus menambang di suatu lokasi dimana di permukaan terdapat wilayah yang tidak boleh terganggu seperti hutan lindung atau taman nasional misalnya..? inilah yang menjadi perbincangan menarik karena ada banyak pertimbangan disini. Jika harus ditambang dengan tambang bawah tanah, harus dipastikan kekuatan batuan dan kondisi geologi, jika rapuh justru sangat beresiko membahayakan keselamatan pekerja. Pemilihan ini mesti dilakukan analisis mendalam. Ada contoh menarik ketika tambang bawah tanah di Varengeville, Prancis, misalnya, diterapkan untuk menambang endapan garam yang berada di bawah permukiman padat.

Khusus untuk tambang batubara, endapan batubara Indonesia umumnya relative datar dan berlapis, terletak dekat dengan permukaan dan kekuatan batuan batubara dan samping yang lemah akibat besarnya pelapukan. Oleh karenanya, dengan konsideran karakteristik endapan dan keselamatan kerja, aktivitas penambangan batubara Indonesia umumnya dilakukan dengan metode tambang terbuka.

(bersambung...)

Ambil Sekarang Atau Nanti...??? ( III )

2011-04-10T20:56:00.000-07:00

Sekarang Atau Nanti...??

Di pasal 33 UUD 45 telah diamanatkan bahwa kekayaan alam adalah milik negara dan harus dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, artinya bahwa pemanfaatan sumberdaya mineral harus dapat memberikan keuntungan yang optimal bagi kesejahteraan (baca pembangunan nasional) namun tetap efisien dalam penggunannya. Pasal ini memberikan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mengoptimalkan fungsi pemanfaatan sumberdaya mineral khususnya bagi pengembangan wilayah Indonesia.

Peranan pemanfaatan sumberdaya mineral terhadap pengembangan wilayah selama ini sudah terlihat hasilnya. Banyak daerah remote yang tertinggal dari dapat lebih maju akibat hadirnya industri pertambangan. Kemajuan ini disebabkan peningkatan ekonomi masyarakat lingkar tambang sebagai hasil dari multiplier effect aktivitas penambangan. Masuknya tenaga kerja, barang modal dan perputaran ekonomi serta interaksi masyarakat lingkar tambang dengan perusahaan telah menyebabkan perputaran arus ekonomi.

Tidak bisa ditampik bahwa daerah seperti Pomalaa, Timika, Gosowong, Sangatta maupun Batuhijau menjadi berkembang setelah hadirnya aktivitas pertambangan di daerah tersebut. Dan umumnya daerah yang berkembang ini berada di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Atas alasan itu pula pada Kawasan Timur Indonesia (KTI) perlu diberikan motivasi optimalisasn pemanfaatan sumberdaya mineral sehingga menjadi modal untuk mengembangkan kemampuan dan mengejar ketertinggalan dari wilayah barat Indonesia sekarang ini. Lebih jauh lagi, hanya industri pertambanganlah yang berani mengajukan investasi di lokasi Kawasan Timur Indonesia.

Kemudian juga dengan berkaca pada keterpurukan ekonomi Indonesia beberapa waktu lalu , terjadi ketidaksinkronan pembangunan kawasan timur dan barat Indonesia. Banyaknya penganguran serta minimnya lapangan kerja menjadi hambatan terwujudnya kesejahteraan yang merata. Jadi dirasa perlu untuk melakukan suatu terobosan penting untuk memeratakan pembangunan dengan memanfaatkan sumberdaya mineral yang tersedia dengan mengutamakan prinsip-prinsip optimalisasi, konservasi dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu ada alasan lain mengapa optimalisasi pemanfaatan sumberdaya mineral ini perlu dilakukan secepatnya, mengingat munculnya mineral subsitusi seperti serat optik yang akan mampu mengganti peran serat tembaga sehingga tanpa optimalisasi sekarang, nilai masa depannya tidak akan berharga seperti sekarang ini.

Dari berbagai kenyataan diatas, saat ini tidak ada meriode pengurasan mineral sejauh pemanfaatan sumberdaya mineral tersebut diatur kebijakannya melalui policy yang ideal dan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan serta memperhatikan daya dukung lingkungan. Bukanlah disebut suatu pemborosan apabila optimalisasi sumberdaya mineral ini dikeluarkan, jika untuk kepentingan rakyat banyak.

Konsep kepemilikan sumberdaya mineral adalah untuk kepentingan rakyat, baik generasi saat ini maupun mendatang dengan memberikan kekuasaan pada pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk mengelola agar peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat semakin meningkat. Maka sudah seharusnyalah pemerintah mengeluarkan kebijakan dibidang pengelolaan sumberdaya mineral yang dapat mengakomodasi kepentingan generasi sekarang dan generasi akan datang melalui regulasi pertambangan yang transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.

AMBIL SEKARANG ATAU NANTI..??? ( II )

2011-03-27T04:34:00.000-07:00

KONSERVASI MINERAL DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Jika berbicara mengenai pembangunan berkelanjutan maka kita aka terfokus pada usaha untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengabaikan kepentingan generasi mendatang untuk dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Kemudian potensi pertambangan ini dapat pula menjawab prinsip pembangunan berkelanjutan dengan memberikan kesejahteraan pada generasi saat ini dengan prinsip optimalisas dan konservasi sehingga hak generasi yang akan datang tidak terabaikan. Dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya mineral, apakah ini akan menjadi skala prioritas? Dan ujungnya adalah pada pertanyaan apakah potensi mineral itu kita simpan untuk generasi mendatang sekarang daripada dimanfaatkan saat ini?

Mineral emas akan memiliki nilai ekonomi dan manfaat ganda jika diusahakan

Pandangan ini sendiri tidak keliru seratus persen. Tetapi sumber daya mineral hanya akan memiliki nilai potensial jika tidak dimanfaatkan. Lebih gamblangnya tidak memiliki nilai ekonomis jika hanya didiamkan di perut bumi. Namin terlepas dari semua itu, kita memang tidak dapat menjamin bahwa seberapa besar potensi mineral yang tersedia ini dan sampai kapan umur dunia ini akan terus berputar.

Dengan bersandar pada ekonomi negara seperti sekarang ini, apalagi jika dengan berani mengambil keputusan untuk tidak mengelola cadangan mineral, ini justru akan membuat kita sangat terbantung pada negara yang memiliki dan mengelola cadangan mineral. Dan pasti akan tercipta kondisi kontraproduktif, dimana negara dengan potensi mineral amat tinggi justru tidak memberdayakan potensi yang dimilikinya.

Tidak mengelola sumberdaya mineral dapat menjadi ancaman serius mengingat bahan tambang sangat terkait hampir di seluruh sektor kehidupan masyarakat, menghidupkan ekonomi nasional dan daerah serta industri kecil. Dapatkah kita menyebutkan sektor yang mampu bergerak tanpa dukungan usaha tambang...?? Di awal pemerintahan orde baru, terekam sudah kontribusi pengusahaan mineral dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional baik untuk konsumsi domestik maupun peningkatan devisa.

Hasil tambang dibutuhkan hampir seluruh kehidupan kita

Perlu diketahui bahwa salah satu yang menyebabkan tertinggalnya ekonomi Indonesia dibanding negara lain adalah kelambatan bangsa ini dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki. Yang perlu diperhatikan adalah pemanfaatan yang harus memperhatikan azas konservasi. Beberapa jenis mineral dapat didaur ulang dan dengan perkembangan teknologi, cadangan yang marjinal dapat dimanfaatkan ecara ekonomis. Selain itu fungsi lindung lingkungan juga harus terus dikokohkan.

Konservasi mineral harus diartikan sebagai tindakan penghematan dan efisien dalam penggunaan. Efisien juga berarti dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk saat ini tetapi masih mampu menyimpan untuk masa depan. Jadi menyimpan sumberdaya mineral untuk masa depan tanpa memanfaatkan saat ini bukanlah merupakan konservasi melainkan penimbunan yang tidak jelas peruntukannya. Lantas bagaimana prinsip-prinsip konservasi di pertambangan dapat diaplikasikan namun tetap memberikan kemampuan untuk dikelola saat ini?

Banyak cara dan metode yang dapat dikembangkan untuk dapat meleburkan prinsip-prinsip konservasi dalam aktivitas penambangan seperti memanfaatkan cadangan yang marjinal, memanfaatkan cadangan berkadar rendah melalui optimasi teknologi pengolahan, mengoptimalkan pemanfaatan dari “gangue mineral” alias mineral ikutan.

Seperti yang diketahui dahulu prinsip aktivitas pertambangan adalah mengambil cadangan yang ekonomis, diatas cut of grade, atau mengambil kadar tinggi dan menyampingkan peran cadangan marjinal atau kadar rendah. Tujuannya tiada lain adalah untuk mendapatkan profit secara cepat. Jadi hampir seluruh cadangan berkadar tinggi yang selama ini diambil menyebabkan nilai keekonomisan cadangan berkurang dan berdampak pada lifetime cadangan merosot. Akibatnya cadangan menjadi cepat habis dan aktivitas pertambangan berhenti sementara yang tersisa adalah cadangan marjinal. Padahal cadangan marjinal ini tentunya dapat dimanfaatkan secara ekonomis dengan berbagai cara. Kemajuan teknologi saat in telah banyak menolong para penambang untuk dapat mengoptimalkan pemanfaatan cadangan marjinal untuk memberikan benefit lebih tinggi.

Limonit, cadangan nikel marjinal yang ternyata mampu ditambang dengan ekonomis

Supply dan demand mineral atau pasokan dan permintaan mineral merupakan hal yang juga berpengauh pada konservasi, karena ini akan mempengaruhi harga hasil tambang di dunia dan pastinya akan juga berpengaruh pada laju aktivitas pertambangan. Factor harga, pasokan dan permintaan mineral adalah kondisi yang menyebabkan bervariasinya tingkat keekonomisan cadangan mineral. Umumnya harga mineral yang tinggi akan membuat cadangan semakin ekonomis karena nilai cut off grade dan stripping ratio pada operasi penambangan semakin kecil. Namun dengan pergolakan harga mineral logam belakangan ini membuat penetapan nilai cut off grade dan stripping ratio dapat bervariasi.

Optimasi dalam rangka konservasi juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan limbah atau tailing aktivitas penambangan sehingga kualitas dan kuantitas tailing haruslah terdata dengan baik. Tailing dapat dimanfaatkan kembali melalui proses recovery logam dengan second treatment (mengingat banyak tailing yang ternyata masih mengandung logam dengan konsentrasi marjinal namun ekonomis dengan men-treatment ulang). Atau jika saat harga logam melambung, kadar marjinal dalam tailing ini dapat menajdi alternative produksi.

Reklamasi di lahan eks tambang

Selain itu, beberapa tailing terbukti dapat dimanfaatkan kembali baik untuk aktivitas produksi maupun non tambang. Pemanfaatan in tentu sejalan denga prinsip lingkungan yaitu Reduce, Reuse dan Recycle. Tailing di tambang mineral sebagian mulai digunakan untuk media reklamasi dan juga agregat. Sebagian juga digunakan untuk mengisi kembali stope yang telah diproduksi pada tambang bawah tanah (backfilling method), media reklamasi lahan eks tambang dan bahan pembuatan batako.

AMBIL SEKARANG ATAU NANTI..??? ( I )

2011-03-25T06:01:00.000-07:00

Potensi Sumberdaya Mineral

Seluruh ciptaan Tuhan yang dikenal dengan nama kekayaan alam di seluruh dunia ini sebenarnya cukup untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh umat. Al Quran sendiri menuliskan (QS: 50:7) Dan kami hamparkan bumi itu dan Kami letakkan kepadanya gunung-gunung yang kokoh dan Kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata. Bahkan Gandhi juga menyindir bahwa bumi ini cukup untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia tetapi tidak akan pernah cukup bagi segelintir orang yang rakus.

Konon bahwa bumi ini terbentuk dari pecahan mahadahsyat yang dikenal sebagai “Dentuman besar” alias big bang, setelah itu di bumi terjadi jutaan kali ledakan gunung berapi dari dasar bumi yang akhirnya membentuk rupa kulit bumi seperti sekarang ini dan tentunya juga memberikan kekayaan alam, kesuburan tanah khususnya mineral yang luar biasa banyak. Jadi bumi memang sudah dihuni oleh jutaan bencana dari dulu kala dan ini dikenal sebagai Kataklastik (Chataclastic) bahkan bencana sudah lebih dulu “menghuni” bumi daripada manusia.

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kekayaan alam terjadi secara alami dan melalui suatu proses yang amat panjang sejak masa Kriptozoic, Paleozoic, Mesozoic, Cenozic dan seterusnya yang berlangsung ratusan bahkan ribuan juta tahun. Batubara sendiri mulai terbentuk dari hutan purba yang mati di masa Pelozoic era Devon (400 juta tahun lalu). Sedang minyak bumi terbentuk dari timbunan hewan purba khususnya jenis crustacean di masa zaman kambrium (500-600 juta tahun lalu). Jadi terbentuk sangat lama sehingga untuk pemulihannya juga tidak mungkin secara alami terjadi dalam waktu singkat.

Tuhan memang adil.. itulah yang saya pikirkan pertama kali ketika menulis tentang mineral. Bagaimana tidak, tatanan geologi indonesia yang dianugrahi mineral berlimpah ini, dulunya terbentuk dari pertemuan tiga lempeng utama bumi dua lempeng benua yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Australia serta satu lempeng samudera yaitu Lempeng Pasifik. Gerakan tumbuk dari ketiga lempeng ini yang menyebabkan naik dan turunnya daratan sehingga berujung pada terbentuknya banyak mineral dan energi yang ekonomis. Padahal disadari atau tidak, tumbukan selama jutaan tahun itu juga menimbulkan "gempa, tsunami dan kerusakan lainnya yang luarbiasa besar“. Kejadian ini dikenal sebagai Kataklastik. Beruntung manusia tidak diciptakan pada zaman bumi masih bergejolak seperti ini.

Tatanan Geologi Indonesia

Anugerah sumberdaya alam yang signifikan baik dari segi jumlah ini yang membuat indonesia memiliki daya tarik bagi para pengusaha pertambangan untuk berinvestasi. Distribusi mineral yang hampir merata di seluruh wilayah nusantara pastinya akan mampu memberikan manfaat positif dengan pengelolaan untuk menggerakan ekonomi nasional dan mensejahterakan hajat rakyat banyak.

Pastinya Indonesia bukanlah satu-satunya negara yag dianugerahi potensi mineral yang sangat menjanjikan. Masih ada negara lain di Asia bahkan di Afrika yang memiliki potensi mineral walaupun dari segi jumlah, varian dan kualitasnya tidak sebanyak Indonesia. Perlu disadari bahwa yang terpenting bukanlah kuantitas, kualitas maupun varian potensi mineral yang ada, melainkan bagaimana potensi yang dapat saja kita sebut kekayaan alam yang tersedia ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan nasional dan mensejahterakan rakyat banyak. Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa secara seimbang sehingga tercapai kesejahteraan. Dengan pengelolaan sumber daya mineral seharusnya Indonesia dapat mencapai salah satu tujuan tersebut. Bahkan lebih dari itu, Indonesia mampu untuk turut serta dalam persaingan ekonomi dunia.

Kegiatan eksplorasi tambang yang selalu dilakukan di daerah remote

Namun tidak ada satupun yang dapat memaksa bahwa potensi tersebut harus berada di suatu lokasi tertentu karena ciri khas usaha pertambangan adalah berada pada lokasi dimana letak dan posisi mineral itu berada. Tuhanlah yang menentukan lokasi tersebut. Industri pertambangan tidak dapat memilih lokasi usahanya karena letak cadangannya terbentuk dan berada tergantung dari letak mineralisasinya. Macam dan sifat mineralisasi juga ikut mempengaruhi posisi dan karakteristik endapan mineral.

Kemudian juga investasi di sektor pertambangan sifatnya high risk, high capital dan jangka panjang karena besarnya biaya yang diperlukan untuk usaha eksplorasi yang dapat memakan waktu belasan tahun dan belum tentu berujung pada penemuan cadangan yang ekonomis. Banyak investor yang telah mengeluarkan dana jutaan dolar terpaksa mengehentikan kegiatannya karena tidak menemukan cadangan yang ekonomis. Resiko tinggi inilah yang membuat pemain dibidang pertambangan berbeda dengan pemain bisnis lainnya. Namun sebenarnya besarnya resiko pada investasi pertambangan dapat dikurangi dengan membuat kebijakan yang baik, sehingga pada akhirnya nanti negara juga yang dapat merasakan manfaatnya. Karena dengan meminimalisir resiko investasi, pemerintah memiliki posisi tawar yang lebih dihadapan investor dalam membuat kesepakatan kerja.

Pengelolaan Yang Baik

Untuk dapat mengelola potensi sumberdaya mineral ini maka dibutuhkan regulasi dan kebijakan pertambangan. Regulasi dan kebijakan pertambangan dapat mempengaruhi iklim investasi. Regulasi yang baik tentu dapat menarik kehadiran investor untuk hadir menanamkan modalnya. Suatu regulasi yang baik adalah memuat konsep yang jelas tentang tujuan serta memiliki transparansi sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dimengerti sehingga dalam pelaksanaannya kendala akan dapat diatasi.

Dan dalam penyusunan regulasi ini, banyak stake holders yang perlu dilibatkan. Mulai dari perusahaan, pemerintah, lembaga studi dan kajian, bahkan masyarakat. Masyarakat atau rakyat juga tidak bisa lagi dianggap obyek, mereka perlu dilibatkan dalam penyusunan kesepakatan-kesepakatan dengan para investor yang akan berinvestasi diwilayah mereka. Kenapa masyarakat perlu dilibatkan dalam penyusunan kebijakan ini..? karena masyarakat sekitar tambanglah yang mendapatkan dampak langsung baik dampak ekonomi, lingkungan maupun sosial politik dari hadirnya akktivitas pertambangan.

Masyarakat lingkar tambang sering termarginalisasi dan tidak diikutsertakan dalam pengabilan keputusan

Sering terjadi konflik yang timbul antara masyarakat dengan perusahaan sehingga kekisruhan ini berujung penolakan masyarakat terhadap aktivitas pertambangan dan timbulnya konflik kepentingan (conflict of interest). Kekisruhan ini menjadi bukti tentang lemah dan tidak transparannya kebijakan dibidang pertambangan, dan hal itu juga terbukti mempengaruhi iklilm investasi di bidang pertambangan.

Belakangan ini Indonesia telah menjadi negara dengan iklim investasi yang tak kondusif sehingga menempatkan indonesia menjadi 10 terbawah negara berpotensi mineral dunia dengan regulasi yang terburuk. Banyak kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang kontraproduktif dan tumpang tindih yang mengurangi daya tarik investasi. Kepastian hukum juga kurang mendapat guarantee.

Ambillah contoh hadirnya UU No. 41/1999 tentang Kehutanan pada pasal 38 yang tidak mengizinkan adanya aktivitas penambangan terbuka di wilayah hutan lindung. Hal ini membuat konsistensi pemerintah dalam menarik investasi pertambangan menjadi ambigu. Tidak jelasnya defenisi hutan lindung serta tidak adanya pengaturan mengenai kawasan pertambangan membuat permasalahan semakin berkepanjangan. Padahal apabila Pemerintah menyadari akan tujuan pembangunan sumberdaya mineral untuk kesinambungan peningkatan kesejahteraan rakyat, maka konflik semacam itu tentu dapat diselesaikan. Yang terpenting adalah bagaimana agar pengelolaan sumberdaya mineral dilakukan melalui perencanaan yang matang dan strategi yang tetap memperhatikan permasalahan lingkungan serta tetap menjaga ketersediaan masa depan agar sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Meskipun begitu perlu diapresiasi usaha yang telah dilakukan pemeirntah untuk mesinergiskan berbagai peraturan yang tumpang tindih tersebut.

Benturan pertambangan dan hutan lindung

Pengusahaan pertambangan juga harus diatur secara teknis agar dalam kegiatan penambangannya tetap mengikuti kaidah-kaidah yang benar. Begitu juga terhadap aspek ekonomis, agar prinsip yang menyebutkan bahwa apa yang dikeluarkan dari bumi Indonesia harus dapat memberikan dampak positif yang optimal dalam pembangunan ekonomi dapat terwujud. Kemudian yang tidak kalah penting adalah agar pengelolaan dan pengusahaan pertambangan memperhatikan aspek yang berpengaruh terhadap geopolitik dan geostrategi hubungan Indonesia terhadap negara lainnya. investasi mestinya dapat berjalan dengan lancar tanpa memarjinalkan masyarakat adat dan rakyat sekitar tambang. Hal-hal tersebut diatas menjadi sangat penting mengingat apa yang diputuskan hari ini adalah menyangkut masa depan pengelolaan sumberdaya mineral Indonesia atau masa depan pertambangan tergantung dari apa yang diputuskan saat ini.

Sejarah Perundangan Mineral Indonesia

2011-03-22T17:47:00.000-07:00

(artikel ini tertuang setelah membaca tulisan dari Bpk. Soetarjo Sigit, Bpk Jogi T. Soedarjono, Bpk. Kosim Gandataruna dan Bpk. Achmad Zulkarnain. Terima kasih atas inspirasinya)

Industry mineral dan pertambangan di Indonesia pada dasarnya sudah berlangsung cukup lama, ratusan tahun lalu (bahkan ribuan tahun jika merunut pada zaman logam dan perundagian). Di pulau Bangka yang dahulu dikenal sebagai Vanka atau dalam bahasa Sansakerta berarti timah, telah mulai di tambang sejak abad 18. Orang Tionghoa didatangkan untuk menambang Timah oleh korporat Belanda. Sulawesi juga dikenal sebagai pulau logam, berasal dari kata Sula yang berarti pulau dan wesi yang berarti logam besi, keduanya juga dalam bahasa Sansakerta.

Indonesia mengadopsi Indische Mijn Wet atau yang dikenal sebagai undang-undang tambang dari negeri belanda pada awal abad 20. Undang-undang ini diterapkan hingga pertengahan 1960-an dan menjadi acuan bagi pelaksanaan aktivitas pertambangan termasuk kesejahteraan bangsa pada saat itu. Karena adopsi Belanda, maka tak lepas dari unsure kolonialisme sehingga terkesan kental dengan nuansa kapitalisme penjajahan.

Namun sejarah modern pertambangan Indonesia baru mulai dikenal pada pertengahan abad 20 melalui Undang-undang Pokok Pertambangan No. 11 tahun 1967. Sejarah di balik diterbitkannya undang-undang ini jarang diketahui banyak pihak. Ada baiknya kita tidak melupakan sejarah, dan mengenalnya ntuk menuju masa depan lebih cerah.

Tahun 1960 Mr. H.T.M.Hasan pada tahun 1951 yang kala itu menjabat Ketua Komisi A DPR RI waktu itu, mengajukan mosi kepada Presiden melalui suratnya No. Agd.1446/RM/DPR-RI/1951 tanggal 17 Juli 1951, yang berisi pokok- pokok pikiran antara lain :

1) “Bahwa Indische Mijn Wet (Stb.1899 No.214), sebagai Undang-undang Pertambangan Kolonial sudah tidak sesuai lagi dengan alam kemerdekaan yang berhajat kepada pembangunan dan kemakmuran rakyat”

2) “Bahwa bahan galian tambang bila diusahakan dengan sungguh-2, maka hasilnya tentu dapat menutup sebagian besar dari Anggaran Belanja Negara”. Hal ini berarti mengurangi dan meringankan beban rakyat dalam kewajiban untuk membayar pajak buat Negara1.

Namun karena maraknya pergolakan di tanah air yang berkepanjangan waktu itu, juga karena selisih faham dari banyak partai dan pemberontakan di berbagai daerah seperti PRRI, PERMESTA, dan RMS, maka baru pada tahun 1960 setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mosi M. Hasan tersebut baru dapat direalisasikan. Yaitu dengan diundangkan Undang-undang No.37 Prp.1960 tentang “Pertambangan” dan Undang - undang Nomor 44 Prp.1960 tentang “Minyak dan Gas Bumi”. Sebagai undang-undang yang mengatur tentang kebijakan Pertambangan dan Migas yang menggantikan Indische Mijn Wet Stb.1899 Nomor 214 yang merupakan landasan mineral policy produk kolonial dan sangat diskriminatif serta tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Lalu selanjutnya pada tahun 1967 landasan perundangan pertambangan Indonesia mengacu pada UU Nomor 37 Prp. 1960 tersebut dan selanutnya diatur kembali dalam oleh Peraturan Presiden No.20 tahun 1963. Salah satu kebijakannya , adalah mengatur kerjasama pengusahaan pertambangan dengan pola “Production Sharing” dan sangat membatasi masuknya modal asing di sektor Pertambangan. Ternyata kebijakan mineral ini tidak pula berhasil menarik minat investor ataupun dapat mendatangkan modal dari luar negeri.

Mengingat kondisi ini dan Indonesia butuh investasi asing untuk mempercepat pembangunan nasional, maka MPRS pada waktu itu segera menetapkan TAP.No.XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaruan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. Pembaruan kebijaksanaan sector pertambangan ini diharapkan dapat menarik investasi terutama sebagai awal transfer modal dan telnologi. Pembaruan ini juga dilakukan untuk menanggulangi kurangnya kas Negara akibat keremrosotan ekonomi dan lemahnya pembangunan pasca orde lama.

Pembaruan kebijakan ini ditujukan agar tercipta iklim yang lebih baik untuk penanaman modal asing yang ditandai dengan diterbitkannya UU No. 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Lalu lebih spesifik lagi untuk akivitas pertambangan dilanjuti dengan diterbitkannya Undang-undang No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.

Pokok kebijakan pemerintah yang memungkinkan ikut sertanya modal asing dalam usaha pertambangan di Indonesia diatur dalam pasal 8 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1967 tentang PMA dan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang nomor 11 tahun 1967 tentang Pokok Pertambangan. Pasal 8 ayat (1) UU No.1 tahun 1967 :

“Penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan pada suatu kerjasama dengan Pemerintah atas dasar kontrak karya atau bentuk lain sesuai dengan peraturan yang berlaku”.

Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 :

“Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah atau perusahaan negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan”.

Sejak diberlakukannya UU No. 11/1967 inilah, tak perlu waktu lama, masuk banyak investasi asing. PT. Freeport McMoran dari Amerika adalah yang pertama sekaligus perusahaan pertama yang mendapatkan Kontrak Karya (KK Generasi I). investasi awal ini diiming-imingi banyak kemudahan ekonomi sebagai insentif oleh pemerintah. Kemudian selanjutnya pada KK generasi II (1968-1972) masuklah investasi lain seperti INCO, ALCOA dan Billiton. Hingga medio 200o-an telah ada VII generasi Kontrak Karya yang tiap stratanya dibedakan dari perubahan pajak yang berlaku. Diakui ahw sejak dikeluarkannya UU No. 11/1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan ini telah menyuburkan iklim dan menjamurkan banyak investasi tambang di Indonesia.

Bersambung…

Pertambangan, Lingkungan dan Kesejahteraan ( IV )

2011-03-10T04:46:00.000-08:00

Apabila ada statement yang mengatakan bahwa sumberdaya alam itu adalah karunia, tentunya kita dapat memastikan bahwa dengan keterdapatan sumber daya mineral maka kita memiliki keuntungan dan keunggukan. Sumber daya mineral adalah salah satu aset dimana dengan pemanfaatan melalui industri pertambangan tentunya dapat berperan sebagai “development agent” dengan memberdayakan kekayaan alam tidur menjadi kekayaan yang dapat mensejahterakan rakyat dengan multiplier effectnya. Pertambangan harus mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan sarana dan infratsruktur, peningkatan pendidikan dan kesehatan, perlindungan lingkungan hingga kontribusi pembangunan ekonomi.

Infrastruktur sebagai wujud perkembangan daerah sekitar tambang

Tentunya bagi yang skeptis dapat juga berpandangan bahwa sumberdaya alam khususnya sumberdaya mineral adalah kutukan. Anggapan bahwa industri pertambangan itu ekstraktif dan merusak lingkungan tanpa memberikan kontribusi bagi masyarakat sekitar dan Negara. Pandangan ini banyak muncul di Indonesia setelah decade 1980an. Pandangan ini berkaca dari beberapa indstri pertambangan yang awalnya berkembang besar namun gagal memberikan kesejahteraan pada rakyat dan lebih cenderung mengarah pada kapitalisme semu.

Sketsa buram pertambangan batubara yang eksploitatif tanpa memperhatikan fungsi lingkungan

Untuk menyelesaikan adanya polarisaasi pandangan in bukanlah hal mudah, butuh waktu lama dan tentunya pemberian pemahaman yang kontinyu. Bagaimana dapat memberikan akses dan informasi seluasnya tentang adanya nilai tambah dan multiplier effect dari industri pertambangan serta konytribusinya dalam pembangunan Indonesia.

Sudah sifat alamiahnya bahwa industri tambang hampir selalu berada di daerah terpencil, tidak ada manusia yang dapat memaksakan penentuan lokasi tambang. Industri ini dengan segala aktivitasnya lambat laun akan enyebabkan perkembangan daerah, memancing tenaga kerja, dan pertumbuhan penduduk, menyebabkan bergulirnya roda ekonomi di sector penunjang hingga benar-benar menjadi agen perubahan. Patut dicatat bahwa banyak kota di Indonesia yang berawal dari hadirnya industir pertambangan.

Lantas industri tambang juga ternyata mampu untuk memicu adanya industri lain atau industri sampingan sebagai bentuk dari optimalisasi dan peningkatan multiplier effect. Maksudnya seperti ini, jika kita menambang bauksit, kita hanya menjual dalam bentuk bijih saja, maka kita hanya mendapat keuntungan dari penjualan bijih itu saja. Tapi apabila kita membangun industri pengolah bijih bauksit sehingga kita dapat menjual dalam bentuk alumina atau alumunium langsung, tentunya harga jual akan lebih tinggi selain itu ada manfaat lain dari dibangunnya indstri penunjang. Ada perekrutan tenaga kerja di situ, ada ekonomi yang berputar dan ada kontribusi pada Negara. Inilah yang dikenal sebagai nilai tambah industri pertambangan.

Peleburan logam akan memberikan nilai tambah lebih baik

Optimasi seperti ini tentunya jauh lebih baik daripada industri tambang yang “menjual tanah air” saja. Tentunya dengan good will dari pemerintah, melalui UU Minerba No. 4 tahun 2009, usaha untuk mengolah produk pertambangan di dalam negeri sudah mulai diwujudkan dengan melarang menjual produk tambang dalam bentuk bijih.

Bukan hanya bauksit saja yang perlu mendapat perhatian dalam meningkatkan nilai tambah. Beberapa mineral sepert emas, perak, tembaga, bijih dan pasir besi juga perlu membangun industri second round untuk menigkatkan nilai tambah daripada hanya sekedar menjual dalam bentuk konsentrat maupun bijih saja

Pertambangan, Lingkungan dan Kesejahteraan ( III )

2011-03-06T20:28:00.000-08:00

Sumberdaya mineral dan batubara adalah sumberdaya alam yang tak terbarukan, oleh karena itu pengelolaan, pengusahaan, dan pemanfaatannya harus dilakukan seoptimal mungkin dengan mengedepankan prinsip konservasi dan memberikan benefit bagi perusahaan, masyarakat, pemerintah, maupun lingkungannya. Pemanfaatan sumberdaya mineral dan batubara harus dijauhkan dari metode dan prinsip penghambur-hamburan bahan tambang. Prinsip pemanfaatan dan konservasi ini bias jadi merupakan acuan dasar bagi perusahaan yang melakukan aktivitas penambangan.

Konservasi sumberdaya mineral menjamin ketersediaan hari ini dan esok

Optimasi dengan memanfaatkan cadangan marjinal akan memperlama usia tambang

Selain itu, beberapa tailing terbukti dapat dimanfaatkan kembali baik untuk aktivitas produksi maupun non tambang. Pemanfaatan in tentu sejalan denga prinsip lingkunga yaitu Reduce, Reuse dan Recycle. Tailing tambang emas di PT. Freeport Indonesia sebagian mulai digunakan untuk media reklamasi dan juga bahan bangunan. Di Antam Pongkor tailing dimanfaatkan untuk media pengisi lantai tambang (backfilling method), media reklamasi lahan eks tambang dan juga untuk agregat dan bahan pembuatan batako.

Pemanfaatan tailing di PT. Freeport Indonesia (kiri) dan PT. Antam UBPE Pongkor (kanan)

Meskipun pemanfaatan kembali tailing ini masih terbatas, namun bukan tidak mungkin ke depan ini akan menjadi solusi dalam prinsip konservasi dan lindung lingkungan di aktivitas penambangan. Dengan melaksanakan prinsip konservasi ini artinya ketidakefisiensi produksi dan pemurnian mineral dapat dikurangi dan pemborosan sumberdaya dapat direduksi.

Konservasi akan berpengaruh pada nilai cadangan dan ketersediaan masa mendatang

Bersambung ….

Pertambangan, Lingkungan dan Kesejahteraan ( II )

2011-03-03T20:57:00.000-08:00

Lalu jika kita berbicara tentang kesinambungan, tak pelak lagi ada tiga fundamental dan satu pelaku yang bermain di dalamnya, yaitu manusia sebagai subjek, social, lingkungan dan ekonomi sebagai tiga fundamentalnya. Kesinambungan atau keberlanjutan ini pastinya mengutamakan pertumbuhan yaitu kemampuan masyarakat miskin untuk mendapatkan akses dalam pengelolaan lingkungan dan pembangunan. Jadi bias dibilang bahwa pembangunan yang berkesinambungan adalah mensinergiskan fundamental ekonomi, lingkungan dan social dalam mencapai pertumbuhan yang optimal.

Untuk meraihnya, ada 3 komponen dasar yang mendukung kesinambungan ekonomi lingkungan dan social itu yaitu pemerintah, perusahaan atau korporasi dan masyarakat sipil. Kesemuanya ini biasa disebut stakeholder, dimana keseluruhan stakeholder ini harus bekerja saling mendukung dan berpartisipasi dalam mewujudkan dialog yang holistic dan komprehensif.

Masyarakat adalah salah satu stakeholder yang memegang peranan dalam penambangan

Kenapa partisipasi..? karena partisipasi adalah pelibatan diri dalam suatu atau antar kelompok alam mengambil dan menjalankan keputusan dan bertanggung jawab dalam konsekuensi keputusan tersebut. Karena bertanggung jawab terhadap konsekuensi, maka ada 3 hal utama yang perlu diperhatikan yaitu adanya kesepakatan, tindakan mengenai kesepakatan dan pembagian kerja dan tanggung jawab yang setara.

Cukup kita bicara mengenai partisipasi stakeholders. Kemudian jika kembali ke pertambangan, seperti yang disebutkan sebelumnya, adalah indentik aktivitas pertambangan dengan kegiatan destruktif dan pencemaran. Lalu apakah ada aktivitas penambangan yang environmental and social friendly kemudian mengedepankan kesejahteraan..? sebelum menjawabnya, ada baiknya kita melihat seperti apa kritera aktivitas penambangan yang baik.

Aktivitas penambangan yang baik memiliki kriteria sebagai berikut:

Mematuhi kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku
Mempunyai perencanaan yang menyeluruh dan mematuhi standar yang telah ditetapkan
Menerapkan teknologi pertambangan yang tepat dan sesuai
Menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan di lapangan
Menerapkan prinsip konservasi, peningkatan nilai tambah, serta keterpaduan dengan sektor hulu dan hilir
Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja bagi para karyawan
Melindungi dan memelihara fungsi lingkungan hidup
Mengembangkan potensi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat
Menghasilkan tingkat keuntungan yang memadai bagi investor dan karyawannya
Menjamin keberlanjutan kegiatan pembangunan setelah periode pasca tambang.

Semua kriteria ini terangkum dalam suatu bundle aktivitas penambangan yang terintegrasi disebut “Good Mining Practice” atau dikenal sebagai Praktek Penambangan yang Baik. Meskipun diakui, baik tidaklah cukup melainkan harus yang “terbaik” jadi alangkah lebih terbaiknya kalo kita kenal sebagai “Best Mining Practice”.

Good mining practice acuan praktek penambangan saat ini

Lalu tentang pertambangan, apa saja tahapan yang dilakukan mulai dari awal hingga aktivitas penambangan selesai.? Kegiatan pertambangan meliputi banyak hal dan rangkaian kegiatan yang kontinyu, mulai dari eksplorasi (penelidikan cadangan dan persiapan eksploitasi), konstruksi dan penyiapan infrastruktur aktivitas eksploitasi, operasi dan produksi, pengolahan dan pemurnian , distribusi hingga tahap reklamasi dan penutupan tambang. Rangkaian aktivitas ini tentunya tidak sederhana dan melibatkan banyak partisipan dan pastinya tidak sedikit modal yang dibutuhkan. Jadi pendekatan dan penerapan teknik penambangan dan pengolahan yang efisien (cost effective) tentunya akan membantu keberlangsungan aktivitas pertambangan secara menyeluruh.

Aktivitas tambang membuka dan mengubah tata guna lahan

Nah diatas tadi telah disebutkan potensi dari aktivitas pertambangan yang menyebabkan gangguan fungsi lingkungan termasuk perubahan fungsi lahan, hutan dan ekosistem. Ini umumnya terjadi karena awamnya kita (baca masyarakat) terhadap teknologi penambangan yang baik dan benar. Karena itu memang perlu diberikan koreksi, kritik dan masukan sehingga tambang benar-benar dapat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan justru menguncinya menjadi aktivitas yang tak beretika lingkungan.

Masyarakat lingkar tambang yang berinteraksi dengan aktivitas perusahaan

Setelah aktivitasnya selesai, maka kita dapat mengingat kegiatan pasca tambang yang masih terkait dengan kegiatan yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Untuk mewujudkan kesinambungan ini, maka pertambangan harus memiliki konsep sejak awal tentang penataan lahan eks tambang (lahan yang telah dieksplotasi) agar tetap aman dan memiliki fungsi lingkungan. Lahan eks tambang ini harus dimanfaatkan dan sudah semestinya sesuai dengan rencana awal yang telah tersusun dalam AMDAL, ANDAL maupun kebijakan pemerintah daerah. Bahkan saat ini, tanpa menyertakan rencana penutupan tambang, AMDAL perusahaan tambang tidak kan disetujui. Artinya telah ada ‘good will” pemerintah untuk mengintegrasikan nilai lindung lingkungan dalam aktivitas tambang.

Gunkajima, contoh buruk kota tambang tanpa mining closure

Sekarang banyak yang bertanya, apa manfaatnya dari adanya dokumen penutupan tambang yang diberikan di awal tadi. Dokumen ini tentunya akan berisi rencana penutupan tambang yang terintegrasi, dari nilai lingkungan, ekonomi, pengembangan daerah dan masyarakat itu sendiri. Ini juga untuk enunjukkan bahwa lahan eks tambang masih memiliki manfaat yang disesuaikan, sehingga menghilangkan persepsi bahwa adalah bencana dan kota mati (ghost town) yang terjadi pasca penambangan selesai. Kita juga bias melihat saat ini bahwa beberapa perusahaan tambang telah menyusun dokumen pasca tambang yang detail efektif dan tentunya melibatkan banyak stakeholder.

Bersambung…….

Pertambangan, Lingkungan dan Kesejahteraan ( I )

2011-03-02T03:14:00.000-08:00

Siapa yang dapat membantah bahwa saat ini ketergantungan manusia dari hasil tambang alias hasil gali-gali itu sangat tinggi. Dapat dilihat bahwa hampir seluruh kehidupan kita dibantu oleh teknologi pengolahan hasil tambang. Lampu neon, gelas, jam tangan, hand phone, computer, plastic, mobil, perumahan, pisau, motor atau bahkan apapun hampir seluruhnya dibentuk dari mineral dan hasil tambang. Everything begin with mineral sudah menjadi idiom yang melekat. Tidak ada yang menolak bahwa dalam sejarah telah di kenal adanya zaman batu hingga zaman perunggu (mengindikasikan pemanfaatan bahan tambang di kehidupan). Selain itu pertambangan telah membantu memberikan dukungan kesejahteraan dan saat ini menjadi sector yang sangat strategis dalam membangun umat manusia.

Emas dan Tembaga, bahan tambang yang dicari

Lalu bagaimana sumberdaya mineral itu bisa ada..? Sesunggunya mineral itu terbentuk dari suatu tatanan geologis rumit, dari tumbukan lempeng di dunia, naiknya lapisan bawah lempeng atau sebaliknya, gesekan dengan magma hingga pengaruh dari factor erosi udara dan air yang semuanya merupakan bagian dari ekosistem. Mineral ini dapat berbentuk logam maupun non logam, dapat hadir darlam jumlah yang spesifik baik kualitas maupun kuantitas, mulai dari tidak ekonomis maupun kadar yang super tinggi. Kualitas dan kuantitas yang ekonomis ini yang biasanya diusahakan atau ditambang. Bagi daerah yang kaya akan sumber daya mineral, ini tentunya merupakan tulang punggung pendapatan bagi daerah.

Lempeng dan Pergerakannya di Indonesia yang membentuk sumberdaya mineral

Industri tambang batubara, tulang punggung Propinsi Kalimantan Timur

Industry pertambangan sendiri ditentukan oleh karakteristik cadangan dan dimana lokasi cadangan tersebut berada. Umumnya cadangan mineral memang berada di lokasi yang terpencil, di kawasan hutan, di atasnya dapat tumbuh segala rupa tanaman, dapat dekat atau justru jauh dari permukaan. Karakteristik inilah yang membuat tambang itu menjadi unik. Tidak ada yang dapat memaksa bahwa cadangan tambang itu harus berada di lokasi atau harus ada di kota Y. Tuhan Yang Maha Halus yang menganugerahkannya untuk kita.

Tidak ada yang membantah bahwa fundamental dari kegiatan pertambangan adalah membuka lahan, mengubah rona alam dan tatanan ekosistem geologi, fisik dan non fisik serta mempengaruhi system social ekonomi dan budaya masyarakat sekitarnya.

Jika bicara masyarakat sekitar tambang, tidak dapat dipungkiri bahwa dengan kondisi dan letak geologi yang tepencil ini, masyarakat sekitar umumnya bersifat tradisional dan terbelakang. Ketika berinteraksi dengan indstri tambang (yang notabene high capital, padat teknologi dan modern) kerap timbul perbedaan pandangan dan gesekan. Masyarakat sekitar tambang masih dikelilingi oleh konsep pemikiran tradisional dengan kearifan local yang enggan mencemari lingkungan. Dan ini tampaknya berlawanan dengan keberadaan industri tambang.

Umumnya masyarakat Lingkar Tambang hidup miskin dan terbelakang, paradox dengan image tambang yg padat modal dan teknologi

Perubahan rona alam, timbulnya perusakan lingkungan di permukaan karena aktivitas penambangan ini yang membuat orang berpersepsi bahwa aktivitas pertambangan merusak lingkungan dan menimbulkan kerugian masyarakat dibanding manfaat terutama masyarakat lingkar tambang. Dan pencitraan ini ternyata telah berlangsung sejak dulu kala. Sampai sekarang inilah yang berusaha untuk dirubah.

Sejarah pencitraan tambang ini dikarenakan persepsi penjajahan. Tambang dahulu identik dengan penjajahan Belanda dan Jepang, dimana untuk mendapatkan timah, batubara dan emas, di banyak lokasi pemerintah Hindia Belanda memanfaatkan tenaga pribumi tanpa memberikan imbalan yang setimpal. Setelah itu, hasil tambang yang ddapat digunakan untuk kepentingan pemerintah Hindia Belanda tanpa mengembalikan kesejahteraan bagi rakyat pribumi. Istilah kerja rodi sering diidentikan dengan aktivitas pertambangan.

Tambang zaman Belanda identik dengan kerja paksa dan eksploitatif

Dan sekarang ini terlebih lagi, masyarakat sekitar tambang kita belum dewasa secara proporsional dan juga politisasi sector pertambangan, membuat image usaha pertambangan semakin buram. Padahal saat ini industry pertambangan sudah bergerak progesif meninggalkan konsep “lama” menuju konsep yang berbicara mengenai kepedulian lingkungan, ekonomi dan masyarakat.

Masyarakat Lingkar Tambang, berhak merasakan kesejahteraan atas sumber daya yang terambil

Lantas bagaimana perubahan progesif industry pertambangan ini dapat terjadi..? perubahan pola pandang industry pertambangan atau yang lebih enak kita sebut paradigm ini telah disepakati dari konferensi tingkat tinggi bumi (Earth Summit) di Brazil tahun 1992 yang isinya mengedepankan pertumbuhan ekonomia (pandangan lama) menjadi pertumbuhan yang berkelanjutan/sustainable (pandangan baru). Paradigma baru ini berusaha mengedepankan upaya untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kemiskinan adalah salah satu hal yang dihadapi oleh banyak Negara dan juga banyak industri terutama industry pertambangan dan chemistry-nya dengan masyarakat sekitar. Dan satu hal utama pembangunan yang berkesinambungan adalaj meningkatkan taraf hidup dan menekan kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu kerawanan social dan mengurangi akses masyarakat dalam mendapatkan penghidupan. Lebih jauh lagi kemiskinan berantai akan menimbulkan kecurigaan dan ketidakpuasan antar pihak.

Bersambung…

Standar Mutu Lingkungan.... (I)

2011-02-26T18:52:00.000-08:00

ISO (International Standarisation Organisation) adalah organisasi non-pemerintah yang terdiri dari 110 negara, tidak terdiri dari delegasi pemerintah tetapi tersusun dari institusi standarisasi nasional sebanyak satu wakil organisasi untuk setiap negara. Standar ISO digerakkan oleh pasar sebagai pemakai utama standar. Suatu Standar dibuat berdasarkan konsensus internasional oleh ahli-ahli dari industri, teknik atau bisnis. Walaupun Standar ISO bersifat sukarela, pada kenyataannya standar dibuat berdasarkan permintaan pasar, dan didasarkan konsensus di antara pihak-pihak terkait dan membuktikan pemakaian yang luas di seluruh dunia.

Sistem Manajemen Lingkungan atau yang lebih popular dikenal dengan SML adalah suatu kerangka acuan yang merupakan kumpulan dari keseluruhan sistem manajemen termasuk struktur organisasi, aktivitas perencanaan, tanggung jawab, praktek, prosedur, proses dan sumber daya untuk membuat, menerapkan, mencapai, mengkaji dan memelihara kebijakan lingkungan. Kalau mengacu lebih dalam lagi pada definisi ini artinya seluruh aktivitas dan divisi di suatu perusahaan, baik besar maupun kecil memiliki tanggung jawab yang sama terhadap pengelolaan lingkungan. Jadi tidak ada istilah, pengelolaan lingkungan itu bukan tanggug jawab divisi saya.

Lantas kenapa suatu perusahaan perlu mengikuti dan menerapkan SML ini..? jawabannya karena makin meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan, semakin ketatnya peraturan-peraturan lingkungan dan tekanan dari pasar kepada perusahaan-perusahaan mengenai komitmen terhadap lingkungan sehingga perusahaan perlu memiliki sistem pengelolaan lingkungan yang efisien and efektif.

Keterkaitan antara antara masalah K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dan Lingkungan sangat besar. Kalau dilihat bahwa Standar mendefinisikan lingkungan sebagai segala sesuatu yang berada disekitar kita termasuk udara, air, tanah, flora dan fauna, serta manusia, maka jelas bagi kita bahwa manusia merupakan area yang dicakup oleh lingkup SML. Artinya, manusia (para pekerja) merupakan obyek dari dampak lingkungan perusahaan sehingga harus dikurangkan dampaknya, walaupun secara manajemen tradisional ‘kesehatan’ manusia sudah dicakup dalam SMK3. Pencemaran gas-gas buang pembakaran di dalam pabrik merupakan contoh aspek lingkungan dengan dampak berupa pengurangan kesehatan karyawan tetapi masalah ini juga menjadi perhatian kalangan K3.

ISO 14000

Standar ISO 14000 adalah standar yang ditujukan untuk membantu suatu perusahaan dalam menerapkan SML yang konsisten dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang dapat disesuaikan dengan kerangka kebudayaan dan kondisi social perusahaan itu sendiri. ISO 14000 ini digunakan sebagai standar untuk mendukung perlindungan lingkungan dan pencegahan pencemaarn dengan menyeimbangan kebutuhan social dan ekonomi. ISO ini memberikan petunjuk praktis dalam menerapkan dan meningkatkan system tersebut.

Lantas bagaimana mengukur kinerja lingkungan satu perusahaan..? untuk itu perlu dilakukan suatu audit lingkungan untuk memberikan jaminan bahwa tidak hanya kinerja perusahaan yang telah memenuhi tetapi juga termasuk persyaratan legalitas dan policy. Karenanya SML dilakukan dalam manajemen yang tersetruktur dan diimplementasikan dalam kegiatan secara keseluruhan.

Oh ya, agar SML perusahaan berjalan dengan baik perusahaan harus memahami betul peraturan-peraturan lingkungan yang berlaku, institusi atau kelembagaan pelaksana peraturan tersebut dan program-program yang dikembangkan oleh institusi tersebut. Salah satu alasannya adalah bahwa pemerintah merupakan ‘pihak terkait’ paling penting dalam pengelolaan lingkungan dan perusahaan yang menerapkan SML harus dapat memasukkan kepentingan-kepentingan pihak terkait (pemerintah, masyarakat, LSM, dan lain-lain) dalam pembuatan dan pemeliharaan sistem manajemen lingkungan.

Komitmen kepatuhan dalam kebijakan lingkungan hanya dapat dicapai jika SML sejalan dengan praktek pengelolaan lingkungan yang dibangun berdasarkan struktur persyaratan-persyaratan dalam peraturan-peraturan lingkungan seperti pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran limbah B3, pengendalian pencemaran udara, dan lain-lain. Selain itu jaringan yang terbentuk antara perusahaan dengan pemerintah merupakan bukti-bukti komunikasi eksternal yang harus dipertahankan. Dengan demikian sangatlah penting bagi perusahaan untuk mengetahui sampai sejauh mana mereka memiliki interaksi dengan faktor eksternal tersebut.

Bersambung….

Penutupan Tambang (Mining Closure)... I

2011-01-18T19:14:00.000-08:00

Kegiatan usaha pertambangan pada suatu wilayah merupakan kegiatan eksploitasi terhadap suatu sumberdaya mineral. Oleh karena cadangan sumberdaya mineral tidak terbarukan, maka operasi tambang akan berhenti suatu saat karena cadangan tersebut sudah habis ataupun sudah tidak lagi ekonomis. Tahap ini lebih dikenal sebagai penutupan tambang (mining closure).

Secara etimologis, penutupan tambang memiliki makna suatu keadaan penghentian operasi pertambangan untuk jangka waktu lama. Penyebab penghentian operasi ini sangat bervariasi, seperti habisnya cadangan bijih/material berharga yang akan ditambang, perubahan-perubahan kondisi pasar yang menyebabkan operasi menjadi tidak ekonomis/menguntungkan, dan juga timbulnya dampak negatif yang sangat besar terhadap lingkungan. Habisnya masa kontrak karya juga menjadi salah satu penyebab dilakukannya penghentian operasi pertambangan. Di Indonesia, pada umumnya, penutupan tambang diakibatkan oleh habisnya cadangan bijih yang ekonomi di suatu lokasi pertambangan.

Seperti yang dipikirkan, bahwa penutupan tambang ini tentunya akan berdampak sangat besar terhadap aktivitas development di suatu wilayah hususnya id bidang ekonomi social budaya. Mengacu pada peraturan yang berlaku di Indonesia, maka setiap perusahaan diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan rencana atau dokumen penutupan tambang yang menuliskan seluruh tentang penutupan tambang beserta komponen yang mesti dikelola, sosialisasi kegiatan penutupan dan tentu prediksi biaya yang dibutuhkan.

Dan selama proses penutupan tambang itu berjalan, perusahaan memiliki kewajiban untuk mengembalikan wilayah Kuasa Pertambangan ataupun Kontrak Karyanya kepada pemerintah pusat dan daerah dan berhak mengemas segala peralatan dan perlengkapan produksi kecuali segala sesuatu yang dihibahkan untuk kepentingan umum. Selain itu pula perusahaan harus menetapkan guaranty money atau dana jaminan untuk reklamasi lahan serta melakukan audit lingkungan hingga tahapan ini benar-benar selesai. Juga perlu diperhatikan untuk menyusun aktivitas monitoring pasca penutupan tambang.

Konsep penutupan tambang yang diemban ini haruslah selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu memenuhi esensi generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi esensinya. Meski hal ini bagi sebagian orang hanya dianggap sebatas retorika, banyak yang optimis terhadap usaha penutupan tambang.

Harus diakui bahwa aktivitas pertambangan sangat berpotensi menyebabkan gangguan terhadap fungsi lingkungan apalagi fungsi hutan. Nah sebagai kebijakan yang searah dengan pembangunan berkelanjutan dan tetap mengedepankan fungsi lingkungan, maka tiap perusahaan haruslah memiliki konsep sejak awal tentang penataan lahan eks tambang dan juga penutupan tambang. Juga termasuk di dalamnya kebijakan yang mengedepankan sustainability pembangunan ekonomi-lingkungan-sosial.

Perubahan morfologi daratan yang ditimbulkan akibat aktivitas penambangan terbuka

Kemudian juga dengan comply terhadap Undang-undang Mineral dan Batubara o. 4 tahun 2009 khususnya Pasal 101, pemerintah telah menentapkan aturan pasca tambang sesuai Peraturan Pemerintah tentang Reklamasi dan Pascatambang. Menurut aturan ini

Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan berakhir. Kemudian juga disebutkan tentang dana jaminan reklamasi yaitu dana yang disediakan oleh perusahaan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi. Selain itu ada pula Jaminan Pascatambang adalah dana yang disediakan oleh perusahaan untuk melaksanakan pascatambang.

Pelaksanaan penutupan tambang ini harus comply terhadap prinsip-prinsip lingkungan hidup seperti

• perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut, dan tanah serta udara sesuai dengan standar baku mutu lingkungan

• Perlindungan keanekaragaman hayati

• Stabilitas keamanan timbunan overburden, kolam tailing, lahan eks tambang serta struktur buatan lainnya

• Pemanfaatan lahan eks tambang sesuai peruntukannay serta

• Menghormati terhadap nilai-nilai social dan budaya setempat

Bahkan lebih progesif lagi menurut UU No. 4 ahun 2009 tentang Mineral dan batubara, mengharuskan perusahaan tambang untuk menyusun rencana reklamasi dan pasca tambangnya saat mengajukan permohonan isin usaha pertambangan operasi produksi dan IUPK operasi produksi. Pelaporan kegiatan pasca tambang juga dilaksanakan secara serius dan termonitoring dengan baik. Pelaporan dilakukans ecara kontiyu baik melalui UKL dan UPL maupun pelaporan kontinyu tahunan atau annual report kepada menteri, gubernur bahkan tingkat walikota.

Selain itu ada pula sanksi yang diterapkan pada perusahan yang tidak mematuhi system pelaksanaan penutupan tambang, mulai dari teguran tertulis hingga penutuan paksa perusahaan tambang.

Cekungan tambang terbuka, perlu perencanaan matang dan konsisten untuk mengembalikan ke rona awal atau rona baru yang disesuaikan

Gunkajima, tambang batubara yang jaya pada masanya, namun penutupan tambang tak terencana dan menjadikannya kota mati

Merekalah masa depan kita...

Bersambung...

Tentang Sub Marine Tailing Placement (STP).. ( II )

2010-12-27T21:01:00.000-08:00

Sambungan Sebelumnya...

Sekarang mari kita lihat seberapa kandungan logam dan kualitas air di sana.

I. Versi NMR

a. Kadar di Sungai Buyat: Kualitas air permukaan untuk Sungai Buyat, nilainya tidak melebihi nilai Baku mutu air sungai untuk kelas II PP No. 82/2001 bahwa kadar Hg dan As dalam air sungai adalah 0,0003 mg/L dan 0,001 mg/L.

b. Kadar di Teluk Buyat

• Air Laut: Berdasarkan analisis kandungan paramater Hg, As, Cu, Fe, Mn dan Sb terlarut dan TSS serta CN total terhadap sampling air laut memperlihatkan bahwa kualitas air laut masih memenuhi KEPMEN LH No. 51/2004 tentang Baku mutu Air Laut untuk Biota Laut. Kandungan As tertinggi adalah 2,7 ppb sedang baku mutu As adalah 12 ppb. Untuk Hg, kandungan tertinggi adalah 0,055 ppb sedang baku mutu Hg adalah 1 ppb.

• Sedimen Laut: kadar di bawah baku mutu dan berada pada kondisi inert (tidak reactive)

II. Versi Tim Terpadu KLH

a. Kualitas Air Sungai Buyat

Kualitas air permukaan untuk Sungai Buyat, nilainya tidak melebihi nilai Baku mutu air sungai untuk kelas II PP No. 82/2001. Begitu pula dengan kualitas air rembesan yang diambil di daerah dekat penimbunan batuan limbah yang akan masuk ke Sungai Buyat. Hasilnya di bawah Baku mutu II PP No. 82/2001 tersebut. Data kualitas air Sungai Buyat disajikan secara lengkap pada tabel:

Table Data Kualitas Air Sungai Buyat

Sumber: Laporan Timdu KLH, 2004

b. Air Tanah

Standar As menurut PP No. 82/1990 adalah sebesar 0,05 mg/L. Peraturan lain yang menjadi parameter penentuan baku mutu adalah Permenkes tahun 1990 tentang standar air bersih dan PP No. 82 /2001 tentang baku air minum yang memperlihatkan bahwa standar kadar Arsen adalah 0,05 mg/L. Diketahui dari penelitian Timdu KLH bahwa kadar Arsen tahun 2004 adalah 0,07 mg/L. Dari pengukuran sepanjang tahun 1998-2004 berkisar pada kadar antara 0,02 hingga 0,07 mg/L. Analisis ini menunjukkan bahwa kadar Arsen di sekitar daerah Teluk Buyat dari awal memang telah memiliki Arsen dalam kadar melebihi baku mutu Air Minum (Permenkes 907/2002). Kadar ini memperlihatkan pula bahwa kadar Arsen disana cukup tinggi.

Sedangkan untuk kualitas air tanah diminum adalah sebagai berikut:

Table Data Kualitas Air Minum Desa Buyat

Sumber: Timdu KLH, 2004

Dari pengukuran yang dilakukan Timdu KLH diketahui bahwa terdapat nilai yang bervariasi untuk kadar Hg (terendah 0,0005, tertinggi 0,001). Namun semua pengukuran menunjukkan kadar Hg dalam air minum Desa Buyat masih berada di bawah Baku mutu Kepmenkes No. 907/2001.

Untuk pengukuran kadar As diketahui bahwa kadar terendah adalah 0,002 mg/L dan tertinggi sebesar 0,68 mg/L dan kadar rata-rata adalah 0,0263. Nilai ini dua kali lebih tinggi dari kadar yang ditetapkan dalam Baku mutu Kepmenkes No. 907/2001 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum yaitu sebesar 0,01 mg/L.

Artinya dari pengukuran kadar Hg dan As, sesungguhnya air minum di Desa Buyat sebenarnya tidak layak untuk di konsumsi karena kadar As yang masih tinggi. Jika ingin di konsumsi air ini harus melalui pengolahan terlebih dahulu untuk menurunkan kadar As-nya.

c. Kadar Air Laut

Kandungan As tertinggi adalah 3 ppb sedang baku mutu yang ditetapkan pemerintah adalah 12 ppb. Untuk Hg, kandungan tertinggi adalah 0,5 ppb sedang Baku mutu yang ditetapkan yaitu pada kadar 1 ppb. Semua nilai tersebut berada di bawah Baku mutu yang ditetapkan yatu 12 ppb.

1. Arsen. Kadar As dalam sedimen laut di Teluk Buyat ditemukan pada kadar antara 243 – 666 mg/kg. Secara umum, sedimen Teluk Buyat terutama di area pencampuran tailing PTNMR memperlihatkan kecenderungan As yang meningkat. Nilai ini masih ada di bawah kadar yang diperkirakan dalam ANDAL yaitu 840 mg/kg.

2. Merkuri. kadar merkuri di sedimen Teluk Buyat ditemukan pada kisaran 0,025 – 1,51 mg/kg. Kadar ini masih ada pada kisaran yang diprediksikan dalam ANDAL yaitu 6,2 mg/kg.

Sumber: Timdu KLH, 2004

Gambar Kadar Hg di Sedimen Teluk Buyat

Sumber: Timdu KLH, 2004

Gambar Kadar As di Sedimen Teluk Buyat

d. Ikan

Organisme yang paling sensitif bagi pembuangan tailing bawah laut terutama adalah organisme yang mengalami kontak langsung dengan sedimen dan hewan yang memangsa organisme dalam sedimen tersebut. Organisme bentos seperti cacing, kerang dan molusca laut yang mencari makan di atas atau dalam sedimen kemungkinan terpengaruh oleh penguburan tailing.

Hasil analisis pada 23 sampel ikan memperlihatkan kadar total Arsen berkisar antara 0,004 – 9,34 mg/kg dengan tertinggi terdeteksi pada ikan kakap putih (Pamadsya sp). Bioakumulasi Arsen ikan dan kerang melalui rantai makanan dalam bentuk Arsenokolin dan Arsenobetalin. 90% Arsen dalam tubuh ikan adalah dalam bentuk Arsenobetalin (Laporan Timdu KLH).

Di dalam mahluk hidup menuurt IPCS/WHO (ASEAN Marine Water Quality Criteria, dalam KLH, 2004) kandungan Arsen organik dalam biota berkisar antara antara 5 – 15% dari total As. Bila diambil nilai tengah, maka kandungan Arsen anorganik yang bersifat toksik sebesar 10% dari total As.

Perlu diingat bahwa kadar Arsen anorganik berbeda di tiap negara. Untuk New Zealand sebesar 2 ppm dan bila dibandingkan dengan Baku mutu ini, kadar tertinggi Indonesia (0,934 ppm) masih di bawah Baku mutu Australia dan New Zealand (Parson, 2004).

Kadar Hg ditemukan dalam tubuh ikan pada kisaran 0,001 – 0,43 mg/kg, yang ada pada kondisi di bawah Baku mutu di indonesia (Dirjen POM dalam KLH, 2004) yaitu sebesar 0,5 mg/kg. Kadar terbesar dari As dan Hg ini ada lebih banyak pada organ insang daripada daging. Dan bila dibandingkan dengan penelitian RKL-RPL, Institute of Minamata 2004 dan DKP 2004, masing-masing adalah 0,2317 mg/kg, 0,2433 mg/kg dan 0,342 mg/kg, semuanya masih ada di bawah Baku mutu.

Sumber: Laporan Timdu KLH, 2004

Gambar Perbandingan Total Merkuri dalam Tubuh Ikan di Teluk Buyat dengan Ambang Batas Minamata

Epilog

Jadi diatas telah dijelaskan beberapa hasil penelitian yang dapat dijadikan referensi mengenai komposisi, kadar dan kondisi yang terjadi di Teluk Buyat. Mari kita perdalam, resapi serta analogikan kira-kira sebenarnya bagaimana yang terjadi di sana. Interprestasi tentunya tidka lepas dari pemahaman masing-masing, sangat sulit mencari interprestasi yang bebas nilai. Silahkan kita tentukan sendiri…

Sebagai informasi tambahan saja, bahwa masyarakat di Teluk Buyat hampir seluruhnya adalah nelayan yang bergantung pada hasil tangkapan ikan di laut. Dampak dari isu pencemaran tersebut, ikan tangkapan mereka tidak laku di jual dan mereka mejadi semakin jauh dari sejahtera. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk bantung stir jadi pengolah lahan pertanian. So…..???

Tentang Sub Marine Tailing Placement (STP).. ( I )

2010-12-25T20:38:00.000-08:00

(Terima kasih untuk Achmad Zulkarnain atas inspirasi dan sharing ilmunya selama ini..)

Pendahuluan

Beberapa waktu lalu sering disebut istiah pembuangan taling bawah laut atau yang banyak diperhalus sebagai penempatan tailing bawah laut (sub marine tailing placement/STP) terkati pembuangan limbah tambang PT. Newmont Minahasa Raya (NMR). PT. NMR adalah perusahaan pertambangan di Sulawesi Utara tepatnya di kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Selatan berdekatan dengan Teluk Buyat.

Kesepakatan penandatanganan Kontrak Karya (KK) antara Pemerintah Indonesia dengan Newmont Corp dilakukan pada tahun 1986 dilanjutkan kemudian dengan ditemukannya deposit emas Minahasa di Messel, Terusan Nibong dan beberapa tempat lainnya. Kerangaka Acuan ANDAL telah disetujui oleh pemerintah pada tahun 1993, sedangkan Dokumen AMDAL telah disetujui pada tahun 1994. Lokasi penambangan PTNMR seperti tertera pada gambar berikut:

Sumber: Laporan Penutupan Tambang PTNMR, 2004

NMR melakukan aktivitas penambangan bijih emas dengan system tambang terbuka (open pit) pada cadangan porfiri, yang kemudian diteruskan dengan pengolahan bijih emas menggunakan metode heap leach dan sianidasi (leaching). Limbah yang dihasilkan a.k.a tailing kemudian dibuang ke dasar laut teluk Buyat atau lebih tepatnya di tempatkan ke dasar palung yang terdapat di teluk Buyat tersebut.

Aktivitas penempatan tailing inilah yang kemudian menjadi perdebatan banyak pihak hingga sempat muncul isu pencemaran di Teluk Buyat oleh merkuri dan arsen akibat aktivitas pembuangan ini. Sampai saat ini telah dilakukan banyak penelitian baik oleh akademisi, praktisi maupun lembaga pemerintah dan luar negeri terkati isu tersebut. Beberepa penelitian bahkan menunjukkan paradoksitas hasil. Tetapi dari banyak penelitian itu dapat diambil satu koneksitas bahwa aktivitas manusa berdampak besar bagi kestabilan lingkungan.

Tulisan ini dibuat bukanlah untuk menjustifikasi isu tersebut melaikan hanya sebagai penambah wawasan. Meskipun begitu, tetap artikel ini mengedepankan sisi ilmiah, asumsi yang digunakan berlandaskan fakta dan diambil dari postulat science. Fakta dan argumentasi yang tertulis di sini berasal dari dua sumber, yaitu laporan dari PT. NMR dan laporan dari Tim Terpadu Kementerian Lingkungan Hidup (Timdu KLH).

Sebenarnya masih ada tiga laporan lain yang perlu dipertimbangkan karena memuat penelitian yang serupa dengan hasil sedikit berbeda yaitu dari CSIR Australia, Japan Institut of Minamata Desease dan Tim Forensik Puslabfor POLRI. Namun karena hanya dua dokumen ini yang saya punya, maka tidak ada salahnya comparing dilakukan dari dua sumber diatas. Namun tetap penilaian ada di tangan kita-kita sendiri.

Aktivitas Pre STP

Dalam aktivitas penempatan limbah atau tailing ini, NMR sbelumnya harus melakukan dulu beberapa aktivitas pre STP. Aktivitas tersebut adalah detoksifikasi. Detoksifikasi tailing ini adalah proses untuk menurunkan kadar kandungan zat berbahaya baik yang terdapat secara alami dari kondisi batuan awal maupun hasil dari proses pengolahan emas.

Pengolahan lumpur tailing diperlukan sebelum pembuangan tailing di bawah laut, ini dilakukan mengingat karakteristik bijih dan proses yang berlangsung dalam pabrik pengolahan, maka terjadi peningkatan kadar sianida, Arsen, tembaga, merkuri dan antimoni dalam lumpur tailing. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa batuan bijih di sini memang telah mengandung merkuri dan arsen alami.

Sebelumnya, pengolahan emas dilakukan dengan proses sianidasi (dulu dikenal sebagai proses Merryl Crowe) dimana batuan bijih yang dihancur dan digeruskan dimasukkan ke dalam larutan sianida sehinga partikel emas dan perak terlarut dalam larutan. Larusan ini yang kembali diolah dengan karbon aktif dan selanjutnya elektrowinning sehingga membentuk bullion emas perak. Tailing adalah material yang tidak terikut dalam pembentukan emas dan perak sehingga menjadi bahan terbuang atau limbah.

Setelah dilakukan proses detoksifikasi in, maka konsentrasi atau kadar logam dan zat berbahaya di dalam tailing telah diturunkan di bawah Nilai Ambang Batas atau threshold limit. Secara logika jika telah di bawah NAB maka tailing ini dinyatakan aman untuk ditempatkan di palung laut.

Tailing sendiri memiliki karakteristik komposisi sekitar 50% lumpur batuan dan 50% air. Untuk tailing PTNMR, diketahui bahwa komposisinya adalah lempung silika, 45-50% padatan dengan densitas kurang lebih 1,336 kg/m3 pada suhu 40oC sampai 50oC. Padatan tailing terdiri atas partikel yang sangat halus, lebih dari 93 % partikel (93% partikel padat dalam tailing berukuran lebih kecil dari 74 mikron, sisanya lebih besar dari 74 mikron) tersebut akan berukuran lebih halus dari 74 mikron.

Tailing sebagai limbah, dalam istilah manajemen lingkungan, limbah diartikan sebagai suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber termasuk aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis (Satriargo, 1996). PP No. 85/1999 tentang Perubahan Atas PP No. 18/1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, menyebutkan bahwa Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, disingkat Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Environmental Protection Law 1979 menyatakan bahwa yang menjadi prioritas utama konservasi lingkungan adalah usaha preventif. Prinsip ini didasarkan pada urgensi bahwa lingkungan itu mudah untuk dicemari tetapi sulit untuk dikontrol. Oleh karena itu pengendalian dampak operasi pelindihan dan penempatan tailing bawah laut PTNMR ini harus terencana secara menyeluruh.

Dayadukung lingkungan (carrying capacity) adalah kapasitas atau kemampuan ekosistem untuk mendukung kehidupan organisme secara sehat sekaligus mempertahankan produktivitas, kemampuan adaptasi dan kemampuan memperbaharui diri (Satriago, 1996). Jadi menurut pengertian ini, dayadukung akan membiarkan mahluk hidup di bisofer untuk bisa memperbanyak katurunan dan mempertahankan kemampuan adaptasinya.

Proses pembuangan tailing bawah laut PTNMR diperkirakan telah menimbulkan penurunan dayadukung lingkungan sehingga kemampuan ekosistem untuk mempertahankan produktivitas dan mendukung kehidupan organisme mengalami penurunan.

Proses pembuangan tailing ini dilakukan dengan teknik piping under water, dimana tailing tersebut dibuang di bawah suatu lapisan yang dinamakan lapisan termoklin (Adalah zona horizontal di suatu dalam lapisan tubuh air yang suhunya menurun secara drastis seiring bertambahnya posisi di bawah permukaan air. Pada lapisan termoklin, massa air dibawah tidak bercampur dengan massa air di atasnya karena adanya perbedaan kerapatan jenis air). Lapisan thermoklin ini dapat memiliki tebal hingga puluhan meter (Supangat, 2005). NMR menyatakan metode ini aman karena adanya lapisan termoklin yang dapat menahan tailing agar tetap mengendap dan tidak naik ke permukaan dan mengkontaminasi organisme diatasnya.

Sumber: Supangat, 2005

Gambar Skematik Pembuangan Tailing Bawah Laut

Mulut pipa pembuangan tailing ini ditempatkan pada lokasi  82 m dibawah permukaan laut dan diyakini telah ada di bawah batas zona termoklin sehingga tidak akan terjadi upwelling (gerakan massa air secara vertikal dari lapisan dalam ke permukaan yang membawa material bawah bergerak ke lapisan atas. Daerah upwelling harus dihindari sebagai sebagai daerah pembuangan tailing). Hal ini telah telah disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Departemen Pertambangan dan Energi (waktu itu).

The Effects

Khusus bagi masyarakat di sekitar Teluk Buyat, dampak ini mesti mendapat perhatian khusus. Mengingat ada dugaan telah terjadi penurunan kualitas lingkungan dalam bentuk pencemaran tailing, dan terjangkitnya masyarakat setempat oleh “penyakit aneh”. Asumsi seperti ini yang mesti diuji kebenarannya oleh suatu kajian ilmiah, bagaimana hubungan suatu aktivitas dapat berpengaruh pada kejadian yang ditimbulkan.

Sebelum lebih jauh, mari kita lihat deskripsi Teluk Buyat dan sekitarnya. Teluk Buyat sebenarnya adalah bagian dari Laut Maluku yang ada pada daerah laut dalam (200 m>). Dinamakan Teluk Buyat karena teluk ini terletak di dekat desa Buyat Pante dan bermuara pula Sungai Buyat. Teluk Buyat ini terletak di perbatasan Kabupaten Minahasa Selatan dengan Bolaang Mongondow.

Teluk ini memiliki panjang 1,3 km dan lebar 0,45 km dengan luas perairan kira-kira 57,5 Ha. Di bagian kanan Teluk Buyat bermuara sungai Buyat yang memisahkan Kabupaten Minahasa Selatan dengan Bolaang Mongondow. Di kiri dan kanan bagian dalam teluk sampai ke arah Tanjung terdapat fringing reef.

Di Teluk Buyat inilah didapati Pantai Buyat dan dusun Buyat Pante. Tanjung Totok yaitu semenanjung yang letaknya bersisian dengan Teluk Buyat dan memiliki panjang kira-kira 3,4 km mengarah ke Timur. Sepanjang sisi Tanjung Totok ini juga ditemui fringing reef.

Gambar Perairan Teluk Buyat

Dalamnya Teluk Buyat berkisar antara 40–70 m dan letak dalamnya ini meningkat tajam dari garis pantai sampai sekitar 1 km lepas pantai (pada kedalaman 90 m), kemudian mendatar sesudahnya. Bentuk topografi bawah laut yang sangat berbeda adalah tonjolan bukit yang memanjang dengan arah Timur Laut-Barat Daya, di sebelah Timur Teluk Buyat, yang adalah perpanjangan dari semenanjung Ratatotok Bentuk ini menyebabkan dalamnya dasar laut yang relatif lebih dangkal di batas Timur Teluk Buyat. Sudut miring dasar Teluk Buyat berkisar dari kurang 5% di tengah Teluk, sampai lebih besar dari 70% di wilayah sempit berjarak 200 m dari garis pantai.

Sumber: Laporan Penutupan Tambang PTNMR, 2004

Gambar Penampang Kontur Kedalaman di Teluk Buyat (kontur 10 m)

Organisme yang terdapat di zona pembuangan tailing adalah phytoplankton, zooplankton (plankton ini memiliki kecepatan reproduksi tinggi, menjadi dua kali jumlah awal hanya beberapa jam atau beberapa hari), bentos (crustacean, ikan kecil, moluska cangkang dan cacing polichaeta) dan beberapa jenis ikan karang.

Bila dirunut, organisme yang paling sensitif terhadap pembuangan tailing bawah laut ini adalah organisme yang mengalami kontak langsung dengan sedimen, hewan yang mencari makan dan hidup di atas sedimen tailing (Organisme bentos seperti cacing, kerang-kerangan dan ikan bintang yang hidup dan mencari makan di dasar laut), serta ketiga adalah koral dan organisme yang hidup di batu-batu karang seperti Feather Stars, Juvenile, Dardanus sp dan lainnya.

Bersambung

Tailing Antara Waste dan Pemanfaatan..

2010-12-03T02:13:00.000-08:00

Pertambangan adalah usaha mengelola sumberdaya alam yang tidak terbaharui dengan mengambil mineral berharga dari dalam bumi. Pertambangan memang memiliki potensi untuk merusak lingkungan. Dewasa ini paradigma pertambangan sudah mulai bergeser dari pilar keuntungan ekonomi menjadi tiga pilar, orientasi ekonomi, kesejahteraan sosial dan perlindungan lingkungan.

Berlanjutnya sistem ekologi di sekitar wilayah pertambangan sangat berkaitan pula dengan dayadukung wilayah. Ini karena sumberdaya pada suatu daerah yang telah terganggu aktivitas penambangan memiliki batas kemampuan menghadapi perubahan, mendukung sistem kehidupan, serta menyerap limbah. Potensi penurunan fungsi lingkungan yang mungkin terjadi akibat masuknya tailing sebagai hasil sampingan produk pertambangan ke dalam lingkungan. Karena pembuangan tailing ini berjalan terus seiring produksi perusahaan maka volume yang dikeluarkan juga akan ada dalam jumlah besar sehingga perlu pengelolaan yang kontinyu dan akurat.

Tailing secara umum berkomposisi sekitar 50% batuan halus dan 50% air sehingga sifatnya seperti lumpur (slurry). Sebagai limbah, tailing dapat dikatakan sebagai sampah dan berpotensi mencemarkan lingkungan baik dilihat dari volume yang dihasilkan maupun potensi rembesan yang mungkin terjadi pada tempat pembuangan tailing. Tailing hasil ekstraksi logam seperti emas dan nikel umumnya masih mengandung beberapa logam dengan relatif sedikit. Karena di dalam tailing kandungan logam berharga sudah sangat sedikit dan dalam jumlah yang tidak ekonomis, maka tailing ini biasanya dibuang.

Untuk penambangan tembaga dan emas secara open pit contohnya, 99% dari batuan yang diambil akan menjadi tailing, sisanya masuk ke processing plan unit. Bisa dibayangkan jika dua perusahaan penghasil “tembaga” menghasilkan 40 juta dan 81 juta ton tailing per tahunnya. Wow.. bisa menutupi berapa lapangan bola jika dihampar ya...??

Luasan Tailing Freeport

Tailing = Limbah B3 = Pencemaran..?

Pengertian limbah berdasarkan PP No. 19/1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah bahan sisa pada suatu kegiatan dan atau proses produksi. Sedangkan pengertian limbah B3 berdasarkan pasal 1 PP No. 19 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3 adalah “sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain”. Jika mengacu pada postulat ini, tailing juga masuk dalam kategori limbah dan limbah B3 karena berpotensi sebagai sumber pencemar lingkungan,

Limbah B3 yang dipisahkan di operasional tambang (sumber ptfi.com)

Tailing as a Resources

Dilain pihak terdapat pengertian bahwa tailing merupakan potensi sumberdaya yang dapat dimanfaatkan sehingga mempunyai nilai tambah sebagai produk yang dapat dimanfaatkan kembali menjadi produk lain. Dengan demikian diharapkan dapat menghasilkan nilai tambah dari hanya sekedar limbah yang tidak termanfaatkan.

Tailing sebagai sumberdaya telah mulai dimanfaatkan di beberapa perusahaan pertambangan baik di dalam maupun luar negeri khususnya tailing dari pertambangan emas. Komposisi utama tailing hasil penambangan emas umumnya adalah kuarsa, lempung silikat dan beberapa logam yang terkandung di dalamnya (Prasetyo, 2005).

Aliran sungai yang terbendung tailing (sumber female.kompas.com)

Considerans dalam Pemanfaatan Tailing

Volume tailing yang dihasilkan perusahaan tambang sangat besar, maka tailing harus ditempatkan di lokasi khusus dan dengan maintenance yang akurat. Pemilihan sistem penempatan tailing dan pemanfaatan tailing bukan saja memikirkan faktor biaya tetapi juga dampaknya bagi lingkungan hidup. Perkembangan industri pertambangan saat ini membuat produksi harus diiringi dengan pelaksanaan penambangan yang bertanggung jawab dan mengikuti tata kelola pertambangan yang baik a.k.a good mining practice.

Semakin tinggi volume tailing yang akan dibuang, semakin besar luas pula area yang diperlukan untuk menampung tailing (tailing dam). Semakin luasnya penggunaan tanah ini berarti akan menambah beban limbah ke lingkungan. Para ahli tambang dan lingkungan merekomendasikan pemanfaatan kembali tailing ini untuk berbagai keperluan aktivitas penambangan karena praktik terbaik pengelolaan lingkungan di pertambangan menuntut proses yang terus menerus dan terpadu, mulai kegiatan eksplorasi awal hingga konstruksi, pengoperasian dan penutupannya (Arief, 2007).

Pemanfaatan kembali tailing dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti penggunaan agregat (bahan bangunan), sebagai media tanam, pembuatan jalan, reklamasi lahan pantai maupun pengisi lubang bukaan tambang (backfilling). Pemanfaatan tailing sejalan dengan prinsip 3 R (reduce, reuse dan recycle) akan mengurangi volume tailing sehingga beban lingkungan berkurang.

Karakteristik tambang bawah tanah sangat khas karena disesuaikan dengan jenis dan kondisi cadangan. Meskipun begitu, baik tambang bawah tanah maupun open pit, keduanya selalu menghasilkan tailing. Tabel ini menunjukkan produksi dan tailing di tambang terbuka dan bawah tanah serta pemanfaatannya di tambang Indonesia:

1. PT. Freeport Indonesia (open pit da underground mining) yang menambang tembaga, emas dan perak dengan deskripsi kadar emas 0,85 gr/ton, perak 3,8 gr/ton dan tembaga 0,85%. Produksi tahunan sebanyak 45,73 ton emas dan 151 ton perak. Tailing yang dihasilkan sebanyak 81 juta ton dan dimanfaatkan untuk pembuatan jembatan, bahan bangunan dan media reklamasi khususnya di daerah modifikasi Ajkwa.

2. PT. Newmont Nusa Tenggara (open pit mining) yang menambang tembaga, emas dan perak dengan deskripsi kadar emas 0,47 gr/ton, perak 1,47 gr/ton dan tembaga 0,54%. Produksi tahunan sebanyak 22,46 ton emas dan 45,2 ton perak. Tailing yang dihasilkan sebanyak 41,6 juta ton dan dimanfaatkan untuk pembuatan rumpon dan perikanan di pantai Senunu. Sebagai informasi tambahan, pembuangan tailing di NNT ini tidak ditempatkan di permukaan atau dalam sebuah bendungan melainkan menggunakan metode Submarine Tailing Placement, yaitu penempatan tailing di dasar laut tepatnya di palung Teluk Senunu.

Lokasi Penempatan Tailing PT. NNT (sumber mgi.esdm.go.id)

3. PT. Antam UBPE Pongkor (underground mining) yang menambang emas dan perak dengan kadar rata-rata emas 4-8 gr/ton dan kadar perak 96 gr/ton. Produksi tahunan emas sebanyak 2,6 ton dan perak 27 ton sedangkan volume tailing yang dihasilkan adalah 350 ribu ton dan dimanfaatkan untuk aktivitas backfilling (menempatkan tailing kembali ke dalam tambang), pembuatan agregat dan sebagai media tanam untuk reklamasi.

4. PT. Nusa Halmahera Mineral (open pit dan underground mining) yang menambang emas berkadar 29 gram/ton dengan produksi 320 ribu troy ounce emas dan200 ribu troy ounce perak. Jumlah tailing yang dihasilkan sebanyak 549 ribu ton tailing. Sebagian tailing ini dimanfaatkan untuk proses backfilling.

Sumber: Laporan tahunan PTFI, PTNNT, UBPEP, PTNHM

Pemanfaatan tailing di PT. Freeport Indonesia (kiri) dan PT. Antam Pongkor (kanan)

Reklamasi di Lahan Tailing

Untuk dapat memanfaatkan tailing harus ada beberapa parameter yang diketahui terlebih dahulu terkait dengan tingkat keamanan penggunaan karena ini terkait dengan sifat toksisitas tailing. Variabel tersebut antara lain konsentrasi logam berat yang tersisa, LD50 (Lethal Dose 50) dan TCLP (Toxisity Characteristic Leachate Procedure). Tiga parameter ini yang dapat dianalisis untuk mengetahui tingkat keamanan pemanfaatan tailing.

a. LD50 atau lethal dose 50 adalah konsentrasi dari bahan kimia atau radiasi yang pada satu kali pemberian akan menyebabkan kematian pada 50% dari populasi hewan percobaan. LD50 ini sering dijadikan sebagai indikator toksistas terhadap suatu zat. LD50 merupakan perhitungan untuk menghitung potensi terkena racun relatif terhadap bahan kimia. Jadi semakin kecil nilai LD50, bahan kimia tersebut semakin berbahaya. Artinya pada konsentrasi sedikit saja, bahan kimia tersebut sudah memberi efek toksik besar bagi populasi hewan percobaan. Klasifikasi toksisitas suatu zat dapat dikategorikan berdasarkan nilai dosis zat tersebut. Klasifikasinya seperti penjelasan berikut ini:

o Nilai dosis 1 mg/kg berat badan (bb) masuk dalam kategori supertoxic

o Nilai dosis 1-5 mg/kg berat badan (bb) masuk dalam kategori extremely toxic

o Nilai dosis 5-50 mg/kg berat badan (bb) masuk dalam kategori highly toxic

o Nilai dosis 50-500 mg/kg berat badan (bb) masuk dalam kategori moderately toxic

o Nilai dosis 500-5000 mg/kg berat badan (bb) masuk dalam kategori slighly toxic

o Nilai dosis 5000-15.000 mg/kg berat badan (bb) masuk dalam kategori practically non toxic

Sumber: Sutamihardja, 2004

Nilai Toksisitas dapat saja berbeda disetiap Negara, karena disesuaikan dengan peraturan di Negara tersebut. Mungkin saja tingkat toksik suatu zat di Jepang lebih straight daripada di Indonesia atau justur sebaliknya. Nilai toksisitas di beberapa Negara seperti di bawah ini:

o US EPA (40 CFR part 261.11) dengan nilai dosis <50> mg/kg berat badan

o Kanada (Guide to Canadian transportation of dangerous goods a act and regulation) dengan nilai dosis <200>mg/kg berat badan

o Jepang (environmental regulation) dengan nilai dosis <500> mg/kg berat badan

o Cina (Hazardous Substance Regulation) dengan nilai dosis 200-1000 mg/kg berat badan dan

o Indonesia (PP No. 85/1999) dengannilai dsis <50 mg/kg berat badan

Biasanya uji LD50 ini didapat dari hasil pengujian terhadap tikus mencit (mus musculus) di laboratorium atau terhadap beberapa jenis mamalia lain. Tabel diatas adalah peraturan yang diacu untuk menentukan nilai LD50 di beberapa negara. Jika dari hasil pengukuran tailing menunjukan konsentrasi slighly toxic, artinya tailing tersebut bisa dimanfaatkan tanpa menimbulkan dampak toksic yang berbahaya.

b. TCLP test. Hasil uji TCLP adalah untuk menentukan tingkat kelindian dan toksisitas dari sampel tailing. Uji TCLP ini dilakukan pada logam yang berpotensi larut jika terkena air atau asam. Tailing apabila digunakan namun terkena air dalam waktu lama, dapat berpotensi melepas partikel logam yang tersisa sehingga untuk mengetahui tingkat keamanan dari kondisi ini, perlu dilakukan uji TCLP. Jika kelarutan logam melebih Baku Mutu yang ditetapkan (PPRI No. 18/1999) maka tailing tersebut tidak aman untuk dimanfaatkan.

c. Konsentrasi Logam Berat. Istilah logam diberikan kepada semua unsur kimia yang memiliki sifat logam; konduktor, membentuk aloy, dtempa dan dibentuk. Sedangkan pengertian logam berat adalah golongan logam yang bila masuk ke dalam organisme hidup akan memberikan pengaruh besar (Palar, 1994). Logam berat telah digunakan secara luas untuk mengambarkan logam dengan karakteristik; memiliki spesific gravity lebih dari 4, memiliki nomor atom 22-34 dan 40-50 serta unsur-unsur lantanida dan aktinida, memiliki respon biokimia spesifik pada organisme.

Di dalam tailing, masih terdapat konsentrasi logam seperti Besi, Mangan, Seng, Kadmiun, Timah Hitam dan Tembaga. Beberapa logam ini potensial bersifat toksik terhadap manusia karena termasuk logam berat seperti timah hitam (Pb), kadmium (Cd), tembaga (Cu) dan Zn. Jika dari hasil pengukuran konsentrasi logam diketahui bahwa konsentrasi yang ada di ddalam tailing dibawah baku mutu, maka tailing tersebut aman untuk dimanfaatkan.

Tentunya masih banyak metode yang dapat diaplikasikan untuk bias memanfaatkan tailing ini. Di masa mendatang, pertambangan haruslah menjadi industry yang berbasis pada lingkungan, kesejahteraan masyarakat dan kontribusi nasional. Singkatnya, mampu menggapai 3P, people, planet and profit.

Acid Mine Drainage

2010-11-28T01:03:00.000-08:00

Acid mine drainage (air asam tambang in Bahasa Indonesia) is water that commonly contaminated when pyrite, chalcopyrite or any iron sulfides, then highly exposed and reacts with air and water. This contaminant form sulfuric acid and dissolved iron. Some of or all of this iron contaminated can precipitate to form the red, orange, or yellow sediments that falls in the bottom of streams containing mine drainage. This kind of solutions is highly acid runoff and dissolves some of heavy metal particle such as lead, mercury, cooper that might be dispersion into ground or surface water. The intends action of certain bacteria (commonly sulfuric and an aerob bacteria) in acid mine drainage process also influenced the rate and degree of acid water.

Reactions for Acid Mine Drainage

Acid mine drainage caused some of environmental problem in mining atmosphere, It disrupts growth and reproduction of aquatic plants and animals, diminishes valued recreational fish species, degrades surface and groundwater drinking supplies, and causes acid corrosion of infrastructure like wastewater pipes. The degree of acid water can reach 3 or 4 pH.

Yellowboy as result of Acid Mine Drainage

Mining known as an activity that produced acid mine drainage, both of underground and open pit mine. Beside acid mine water that come out from coal mine, ore mine (ex: cooper and gold mine, lead mine) also. More over, acid mine from gold mine more dangerous that coal mine. Drainage from these ore mines can contain high levels of these metals.

Acid mine drainage at Tinto River, Spain

Two condition that highly impact acid mine drainage were chemical and physical condition. Some of chemical parameters that influenced of contaminating acid mine drainage were pH, temperature, oxygen concentration, dissolved water, Fe³⁺ ionic activity, and land area of sulfuric that exposed. Mean while physical parameter were acid reaction rate, weather, rock permeability, porous ground pressure and hydrologic condition.

The danger of acid mine that contaminating ground and surface water

There are two commonly method that applied to eliminate or reduce by acidity and heavy metals components. They are passive treatment that uses alkaline chemicals to neutralize acid-polluted waters and passive treatment method uses a treatment system that employs naturally occurring chemical and biological reactions to minimize acid mine drainage with small maintenance.

Active treatment system:

Some method of active treatment system were using limestone (calcium carbonate) which is to enrich water with calcium then rise up the pH into balance. The advantages of using limestone include low cost, ease of use, and formation of a dense, easily handled sludge. The disadvantages include slow reaction time, loss in efficiency of the system because of coating of the limestone particles with iron precipitates, difficulty in treating acid mine drainage with a high ferrous-ferric ratio, and ineffectiveness in removing manganese.

Others method using a hydrated lime (calcium hydroxide) as neutralizing agent that match to applied in coal mining because it is easy and safe to use, effective, and relatively inexpensive. The disadvantages is the sludge. Soda Ash (sodium carbonate) that seems match to small acid mine water treatment that flows but it is poor of settling the properties of sludge. Caustic soda that use for manganese acid mine water but it is dangerous to environment because of hard to handling the chemical, poor sludge properties and hard freeze in cold water.

The passive treatments:

Passive treatment is a treatment that occurred in wetland area and still a new technology. Passive treatments can be combined with several technologies to treats difficult effluents. Some of commonly passive treatment that applied on are aerobic wetland, anaerobic wetland, successive alkalinity producing system, anoxic limestone drains, and limestone pond.

Anoxic Limestone Drains is simply constructed passive treatment method that uses open ditches filled with limestone (anoxic drains are covered). The dissolution of limestone adds alkalinity and raising pH, but a coating of limestone by iron and aluminum precipitates affects the performance of this treatment method.

Anoxic Limestone Drains Method

Aerobic wetlands are typically designed to promote precipitation of iron hydroxide. Limestone can be added to the organic substrate for additional treatment via limestone dissolution. The wetlands are usually 1 to 6 acres in size, but depend upon the flow rate and may require periodic dredging. These treatments are limited to cases where the discharge has a pH greater than 4 and are often used as a final polishing treatment.

Anaerobic wetlands used to neutralizing acid rate and reduce metals particle to the sulfide form. Anaerobic wetlands may be lined or unlined shallow ponds filled with organic matter, such as compost, and underlain by limestone gravel. Microorganisms such as anaerobic bacteria, facilitate this reaction by first consuming oxygen, alkalinity and H2S are produced. If the system is improperly sized, if flow dries up, or if extended low temperatures are encountered, the microorganisms will die and the performance will be decreased. Some anaerobic wetlands discharge a sulfide “sewage” effluent.

The advantages of passive treatment for acid mine drainage are:

• do not require electrical power

• do not require any mechanical equipment, hazardous chemicals, or buildings

• do not require daily operation and maintenance

• more natural and aesthetic in their appearance and may support plants and wildlife

• less expensive